Menu ✖

Mode Gelap
Ketua Golkar Jateng Soroti Riset CELIOS, Tegaskan Pentingnya Penilaian Berimbang Senator Abdul Kholik Serap Aspirasi Mahasiswa IVET Semarang, Dorong Penguatan Pertanian dan Maritim Aris Ismail Apresiasi Langkah KPK, Dukung Pemalang Lebih Bersih dan Berkeadilan RTH Bumiayu Mangkrak, Di Mana Keseriusan Pemkab dan DPRD Brebes? Fraksi Golkar DPRD Pemalang Ikuti Rakornis Nasional 2026 di Bandung, Perkuat Konsolidasi Pemenangan Pemilu Datangi Keluarga Korban Bullying di Pemalang, MY Esti Wijayati Dorong RUU Sisdiknas Bakal Diperkuat

Nasional

Anggaran BKKBN 2027 Naik Jadi Rp4,099 Triliun, Muh Haris Minta Dampaknya Dirasakan Keluarga

badge-check


					Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris Perbesar

Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris

WARTA NASIONAL — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, meminta kenaikan anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Tahun Anggaran 2027 benar-benar berdampak pada peningkatan layanan dan kesejahteraan keluarga.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026) kemarin.

Dalam rapat tersebut, pagu Kemendukbangga/BKKBN 2027 mencapai Rp4,099 triliun, naik sekitar Rp432,208 miliar dari pagu 2026 pasca-ABT sebesar Rp3,667 triliun. Pagu definitif masih menunggu penetapan pemerintah.

Muh Haris menyoroti besarnya alokasi belanja pegawai yang mencapai Rp3,0259 triliun. Dengan 20.666 pegawai, termasuk 16.562 PKB/PLKB sebagai ujung tombak pelayanan, ia meminta dukungan terhadap petugas lapangan diperkuat dan produktivitasnya diukur dari hasil pembinaan serta perubahan kondisi keluarga.

Ia juga menyoroti anggaran program KB dan kesehatan reproduksi sebesar Rp386,2 miliar, termasuk Rp350 miliar untuk Alokon. Menurutnya, pengadaan harus dibarengi kepastian ketersediaan di titik layanan, tenaga terlatih, konseling, serta pelayanan yang aman dan sukarela.

Perhatian lainnya menyangkut program GENTING dan 1.000 HPK untuk pencegahan stunting. Muh Haris meminta program tersebut tidak berhenti pada kegiatan administratif, tetapi menghasilkan perbaikan nyata bagi keluarga dan tumbuh kembang anak.

Ia juga meminta transparansi terkait pembiayaan dan pembagian tugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta.

Muh Haris turut menyoroti penguatan Data Keluarga Indonesia serta redistribusi anggaran Rp88,9 miliar dari Program Bangga Kencana ke Dukungan Manajemen.

Ia meminta setiap perubahan anggaran dijelaskan secara rinci agar tidak mengurangi ruang pelayanan langsung kepada masyarakat.

“Yang kita kawal adalah agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang nyata. Keluarga harus menjadi pusat dari seluruh kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga,” pungkasnya.***

Baca Lainnya

Fraksi Golkar DPRD Pemalang Ikuti Rakornis Nasional 2026 di Bandung, Perkuat Konsolidasi Pemenangan Pemilu

12 Oktober 2026 - 15:41 WIB

Doni Akbar Soroti Kasus Perundungan Anak di Pemalang: Jangan Tunggu Korban Berikutnya

4 Oktober 2026 - 16:39 WIB

Video Call Sambil Julurkan Lidah saat Rapat DPR Viral, Moreno Soeprapto Akhirnya Buka Suara

20 September 2026 - 12:43 WIB

Kasus Anom Widiyantoro, KPK Panggil Mantan Kadisdikpora Supa’at dan Eks Dirut Perumda Tirta Mulia Slamet Efendi

11 September 2026 - 21:25 WIB

KPK Periksa Sekda dan Kadis PUPR Pemalang sebagai Saksi Kasus Anom Widiyantoro

21 Agustus 2026 - 20:21 WIB

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang Bagus Sutopo
Trending di Nasional