WARTA NASIONAL – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rizal Bawazier, kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah X.
Belum lama ini, Rizal Bawazier melakukan pertemuan strategis dengan jajaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Sosial (Kemensos) di kantor pusat Kemensos, Jakarta.
Pertemuan tersebut difokuskan untuk menyampaikan dua persoalan utama yang banyak dikeluhkan masyarakat di wilayah Pekalongan, Pemalang, dan Batang.
Isu pertama yang disorot Rizal adalah mengenai proses mutasi pegawai di lingkungan pemerintah daerah yang selama ini dinilai tidak transparan dan memunculkan keresahan di kalangan aparatur sipil negara.
“Kami mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait proses mutasi pegawai daerah yang kerap membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian. Ini harus segera dibenahi,” tegas Rizal dalam pertemuan tersebut legislator Fraksi PKS yang ditugaskan di Komisi VI DPR RI
Isu kedua yang diangkat adalah terkait dengan lambatnya penyaluran bantuan sosial (bansos). Menurut Rizal, masih banyak warga yang belum menerima haknya secara merata, khususnya mereka yang benar-benar membutuhkan.
Ia mendesak agar pemerintah pusat dan daerah mempercepat distribusi bansos dengan sistem yang lebih akurat dan transparan.
Diskusi berjalan dengan suasana yang terbuka dan solutif. Sejumlah pejabat dari BKN dan Kemensos turut hadir dan menyambut baik masukan yang diberikan.
Mereka sepakat bahwa perlu adanya penguatan koordinasi lintas lembaga agar kebijakan di tingkat pusat bisa diimplementasikan secara efektif hingga ke tingkat daerah.
“Sebagai wakil rakyat, sudah menjadi tugas kami untuk menyampaikan keluhan warga secara formal dan membawanya ke jalur yang tepat. Kami akan terus mengawal agar setiap masalah mendapat perhatian yang layak dari pemerintah,” lanjut Rizal yang bertugas di komisi VI DPR RI.
Konsistensi Rizal dalam menjalankan amanat rakyat ini menunjukkan peran aktifnya dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Ia menegaskan bahwa ruang dialog akan terus dibuka, demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan berpihak pada rakyat.***
