Oleh: Taufik Ch*
WARTA NASIONAL – Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) akan sulit berkembang menjadi organisasi yang maju dan modern apabila proses pemilihan Ketua Umum PBNU dalam Muktamar masih dibayangi praktik politik uang.
Ketika proses tersebut mengabaikan kualitas keulamaan yakni kedalaman ilmu agama serta akhlakul karimah, maka potensi kemunduran menjadi sesuatu yang nyata.
Ada beberapa alasan mendasar mengapa praktik politik uang menjadi penghambat serius bagi kemajuan NU.
Pertama, merusak kredibilitas kepemimpinan. Pemimpin yang terpilih karena kekuatan finansial cenderung kehilangan legitimasi moral. Tidak hanya itu, kapasitas intelektual dan visi kepemimpinannya pun seringkali dipertanyakan. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak progresif dan kurang mampu menjawab tantangan zaman.
Kedua, mengabaikan nilai-nilai inti organisasi. NU dibangun di atas fondasi pesantren, tradisi keilmuan, serta etika Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Praktik politik uang jelas bertentangan dengan prinsip amanah, tabligh, fathanah, dan siddiq nilai-nilai yang seharusnya melekat pada para kiai dan pengurus.
Ketiga, menghambat regenerasi ulama berkualitas. Ketika proses pemilihan lebih ditentukan oleh kekuatan materi, figur-figur yang unggul secara keilmuan dan akhlak berpotensi tersingkir. Kondisi ini tentu menghambat lahirnya kepemimpinan yang sehat dan berkelanjutan, serta menyulitkan NU untuk beradaptasi dengan dinamika modernitas.
Keempat, memicu budaya pragmatis dan koruptif. Politik uang menumbuhkan pola pikir transaksional dan instan. Budaya ini bertolak belakang dengan upaya membangun tata kelola organisasi yang modern, transparan, dan akuntabel.
Sebaliknya, NU memiliki peluang besar untuk menjadi organisasi yang maju dan modern apabila proses pemilihannya mengedepankan kualitas keulamaan dan akhlakul karimah. Kepemimpinan yang lahir dari proses yang bersih akan memiliki kredibilitas, integritas, serta kemampuan inovasi yang kuat.
Dengan demikian, NU dapat tampil sebagai organisasi yang dinamis, adaptif terhadap perubahan, namun tetap kokoh menjaga tradisi keagamaan.
Oleh karena itu, seluruh elemen NU terutama para kiai, pengurus, dan warg perlu bersikap tegas menolak praktik politik uang dalam setiap mekanisme pemilihan. Sudah saatnya tolok ukur kepemimpinan dikembalikan pada kapasitas ilmiah dan integritas moral, bukan pada kekuatan finansial.***
*) Sekretaris Jenderal HIMANU
