Menu ✖

Mode Gelap
PERADI PASNI Peduli Suku Baduy, Serukan Perlindungan Alam dan Warisan Budaya Leluhur PDM Pemalang Buka Suara soal Video Viral Pengundian Hadiah Jalan Sehat Milad Muhammadiyah ke-114 Menuju HUT ke-131, BRI KC Pemalang Terima Penghargaan dari Kantor Imigrasi atas Dukungan Program CSR Menuju HUT ke-131 BRI, BRI KC Pemalang Terima Penghargaan dari Rutan atas Dukungan Renovasi Masjid Luar Biasa! Ikna Rania Azzahra Sabet Tiga Juara 1 POPDA Renang Pemalang Hadiri Panen Raya MT3 di Bodeh, Nurkholes Dorong Modernisasi Pertanian dan Petani Milenial

Nasional

Muh Haris: Negara Harus Perkuat Perlindungan PMI di Tengah Gejolak Global

badge-check


					Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris Perbesar

Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris

WARTA NASIONAL – Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris, menegaskan bahwa negara harus hadir secara kuat dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar kerja global.

Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari gejolak geopolitik, krisis ekonomi, hingga disrupsi teknologi.

Menurut Muh Haris, PMI merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional. Hal ini tercermin dari kontribusi remitansi yang pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp288 triliun, atau meningkat 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka tersebut setara hampir 11 persen dari cadangan devisa nasional dan berperan besar dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa situasi global saat ini menghadirkan tantangan serius bagi PMI. Konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk eskalasi perang yang berdampak pada ratusan ribu PMI, serta kebijakan pembatasan di sejumlah negara tujuan, dinilai meningkatkan risiko keselamatan dan ketidakpastian kerja.

“Negara tidak boleh abai. Di tengah kondisi global yang tidak menentu, perlindungan terhadap PMI harus menjadi prioritas utama, baik dari aspek keselamatan, kepastian kerja, maupun kesejahteraan,” tegasnya.

Selain faktor geopolitik, Muh Haris juga menyoroti dampak transformasi teknologi dan otomatisasi yang menyebabkan berkurangnya peluang kerja tradisional.

Kondisi ini diperparah dengan rendahnya daya saing tenaga kerja Indonesia, di mana Indonesia baru mampu mengisi sekitar 20 persen dari peluang kerja luar negeri yang tersedia.

Untuk itu, ia mendorong sejumlah langkah strategis. Di antaranya memastikan keselamatan PMI di wilayah konflik melalui sistem pemantauan dan evakuasi terintegrasi, memperkuat peran atase ketenagakerjaan di negara penempatan, meningkatkan diplomasi ketenagakerjaan, membuka pasar kerja baru yang lebih aman dan prospektif, serta meningkatkan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja sesuai kebutuhan global.

Selain itu, pemerintah juga diminta memberikan rehabilitasi sosial bagi PMI yang terdampak konflik atau trauma.

Lebih lanjut, Muh Haris menekankan pentingnya percepatan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Revisi tersebut dinilai krusial untuk memperkuat kelembagaan, memperjelas peran atase ketenagakerjaan, serta memastikan adanya skema rehabilitasi sosial yang lebih komprehensif, termasuk saat masa penempatan.

Dalam fungsi pengawasan, Komisi IX DPR RI melalui Panja Pengawasan PMI akan terus mendorong pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan penempatan serta menindak tegas praktik pemberangkatan ilegal yang merugikan pekerja.

“DPR RI, khususnya Komisi IX, berkomitmen memastikan bahwa setiap PMI mendapatkan perlindungan maksimal. Ini bukan hanya soal tenaga kerja, tetapi juga soal martabat bangsa,” pungkasnya.***

Baca Lainnya

PERADI PASNI Peduli Suku Baduy, Serukan Perlindungan Alam dan Warisan Budaya Leluhur

22 November 2026 - 10:06 WIB

Aksi Yanuar Arif di DPR Jadi Sorotan, Bentangkan Tulisan Desakan untuk Gibran

10 November 2026 - 14:57 WIB

Doni Akbar Dorong PT Perindo Jadi Motor Penggerak Industri Perikanan Nasional

1 November 2026 - 09:47 WIB

Fraksi Golkar DPRD Pemalang Ikuti Rakornis Nasional 2026 di Bandung, Perkuat Konsolidasi Pemenangan Pemilu

12 Oktober 2026 - 15:41 WIB

Doni Akbar Soroti Kasus Perundungan Anak di Pemalang: Jangan Tunggu Korban Berikutnya

4 Oktober 2026 - 16:39 WIB

Trending di Nasional