Oleh : Heriyanto*
WARTA NASIONAL – Sering kali pemerintah daerah mengumumkan kebijakan baru, masyarakat berharap ada angin segar. Namun yang disuguhkan justru mengundang badai. Bukan badai hujan, melainkan badai aturan, pungutan, dan prosedur yang menguras tenaga, pikiran, dan kantong rakyat.
Alih-alih membebaskan warga untuk berkreasi, banyak kebijakan malah membingungkan. Pelaku usaha kecil harus berjibaku mengurus izin yang berubah-ubah. Petani dipusingkan oleh program bantuan yang datang dengan syarat rumit dan data yang sering kali tidak akurat. Warga kota pun tak luput dalam himpitan retribusi parkir, pajak daerah, hingga denda yang datang tanpa peringatan.
Ironisnya, semua ini dibungkus rapi dengan jargon: “Demi pembangunan daerah.” Padahal yang dibangun sering kali hanya gedung megah, bukan kesejahteraan. Yang diperkuat justru birokrasi, tidak dengan ekonomi rakyat.
Masyarakat seolah sedang diperas energinya untuk menopang mesin kebijakan yang boros dan tak efisien. Mereka berlari, tapi di atas mesin treadmill: keringat bercucuran, namun tak pernah maju.
Wes wayae Baca : Sudah saatnya pemerintah daerah berhenti membuat kebijakan dari balik meja dan mulai melihat dari mata warga yang tergilas dampaknya. Dengarkan keluh kesah mereka, libatkan mereka sejak awal, dan ciptakan aturan yang memudahkan, bukan memeras.
Energi rakyat bukanlah sumber daya yang bisa dipakai sesuka hati. Sekali habis, yang tersisa hanyalah keletihan massal dan itu adalah awal dari runtuhnya kepercayaan.
Ongkos politik memang mahal. Oleh sebab itu beragam aturan dan pembangunan tak tepat sasaran sering jadi alasan, tentu semua sudah menjadi rahasia umum karena Bohir sudah menunggu jatah kapan balikin modal. Masyarakat harus berani hentikan politik buta hanya karena rupiah musiman yang membawa kesengsaraan berkepanjangan.
*) Ketua Yayasan Institut Agama Islam Pemalang ***
