Menu ✖

Mode Gelap
Datangi Keluarga Korban Bullying di Pemalang, MY Esti Wijayati Dorong RUU Sisdiknas Bakal Diperkuat Tring! Pegadaian Tembus 7,5 Juta Pengguna, Aries Aviani Dorong Literasi Digital Kasus Dugaan Perundungan Siswa SD di Pemalang, DP3AKB Jateng Langsung Bergerak Doni Akbar Sambangi Rumah Korban Perundungan di Pemalang, Desak Penanganan Serius Bangga! Ikna Rania Azzahra Bersinar di Kejuaraan Renang Kecamatan Pemalang, Borong Tiga Gelar Juara Info Loker! RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Buka Rekrutmen, Tujuh Formasi Dibuka

Daerah

Fahmidh Dhuha Soroti Wacana “Percepatan Sejarah”, Minta Elite Politik Hormati Konstitusi

badge-check


					Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, Fahmidh Dhuha, SM., MM Perbesar

Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, Fahmidh Dhuha, SM., MM

WARTA NASIONAL – Pernyataan Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi, mengenai potensi terjadinya “percepatan sejarah” atau pergantian kekuasaan sebelum 2029 menuai respons dari Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, Fahmidh Dhuha, SM., MM.

Fahmidh Dhuha yang juga sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pemalang itu menyayangkan munculnya pernyataan tersebut.

Ia menilai wacana mengenai pergantian kekuasaan harus disampaikan secara hati-hati karena menyangkut persoalan fundamental dalam kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia.

Menurut Fahmidh, pergantian kekuasaan tidak seharusnya menjadi bahan spekulasi politik.

Setiap proses pergantian kepemimpinan nasional harus berjalan berdasarkan konstitusi serta mekanisme demokrasi yang berlaku.

“Saya mengecam keras pernyataan tersebut. Jangan sampai istilah ‘percepatan sejarah’ justru menimbulkan spekulasi dan keresahan di tengah masyarakat,” kata Dosen ITB Adias Pemalang itu.

Ia menegaskan bahwa stabilitas politik dan pemerintahan merupakan modal penting dalam menjalankan pembangunan. Karena itu, para elite politik maupun tokoh yang memiliki pengaruh publik dinilai perlu mengedepankan pernyataan yang konstruktif dan tidak memicu ketidakpastian.

Fahmidh juga meminta agar wacana politik tidak menggeser perhatian dari persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.

“Rakyat membutuhkan kepastian, bukan spekulasi tentang pergantian kekuasaan. Pemerintah dan seluruh elemen politik sebaiknya fokus bekerja menyelesaikan persoalan masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, kritik terhadap pemerintah tetap merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik maupun perbedaan pandangan harus ditempatkan dalam koridor konstitusional dan disampaikan secara bertanggung jawab.

Fahmidh berharap seluruh pihak dapat menjaga suasana politik tetap kondusif hingga pelaksanaan agenda demokrasi berikutnya.

“Kalau ada evaluasi terhadap pemerintahan, lakukan melalui jalur konstitusional. Jangan membangun wacana yang bisa ditafsirkan sebagai upaya menggiring opini mengenai pergantian kekuasaan sebelum waktunya,” pungkasnya.***

Baca Lainnya

Datangi Keluarga Korban Bullying di Pemalang, MY Esti Wijayati Dorong RUU Sisdiknas Bakal Diperkuat

10 Oktober 2026 - 21:23 WIB

Kasus Dugaan Perundungan Siswa SD di Pemalang, DP3AKB Jateng Langsung Bergerak

8 Oktober 2026 - 08:07 WIB

Doni Akbar Sambangi Rumah Korban Perundungan di Pemalang, Desak Penanganan Serius

6 Oktober 2026 - 09:40 WIB

Hadiri Upacara HUT ke-81 TNI di Makodim Pemalang, Aris Ismail: Bersatu, Berjuang, dan Mengabdi untuk Indonesia

5 Oktober 2026 - 10:24 WIB

Pertamina dan IKA UNAIR Hadirkan ‘Senyum Sehat untuk Anak Istimewa’ bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Semarang

5 Oktober 2026 - 09:39 WIB

Trending di Daerah