Menu

Mode Gelap
Menjaga Denyut Ekonomi Pesisir Pemalang, BRILink Dekatkan Layanan Keuangan di TPI Tanjungsari Semarak Hari Pelanggan Nasional 2026, BRI Unit Taman Hadirkan Pelayanan Bernuansa Budaya Masa Pengabdian Berakhir, KKN MIT Ke-22 Posko 103 Resmi Ditarik dari Desa Karangrowo POPDA Jateng 2026 Cabor Tenis Meja Resmi Dibuka, PTMSI Dorong Lahirnya Atlet Muda Berprestasi Wakil Ketua DPRD Pemalang Aris Ismail Soroti Keluhan Atlet POPDA, Minta Hak Peserta Dipastikan Pilkades Danasari 2026: Lima Bakal Calon Sudah Serahkan Berkas Pendaftaran

Daerah

Fahmidh Dhuha Soroti Wacana “Percepatan Sejarah”, Minta Elite Politik Hormati Konstitusi

badge-check


					Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, Fahmidh Dhuha, SM., MM Perbesar

Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, Fahmidh Dhuha, SM., MM

WARTA NASIONAL – Pernyataan Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi, mengenai potensi terjadinya “percepatan sejarah” atau pergantian kekuasaan sebelum 2029 menuai respons dari Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, Fahmidh Dhuha, SM., MM.

Fahmidh Dhuha yang juga sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pemalang itu menyayangkan munculnya pernyataan tersebut.

Ia menilai wacana mengenai pergantian kekuasaan harus disampaikan secara hati-hati karena menyangkut persoalan fundamental dalam kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia.

Menurut Fahmidh, pergantian kekuasaan tidak seharusnya menjadi bahan spekulasi politik.

Setiap proses pergantian kepemimpinan nasional harus berjalan berdasarkan konstitusi serta mekanisme demokrasi yang berlaku.

“Saya mengecam keras pernyataan tersebut. Jangan sampai istilah ‘percepatan sejarah’ justru menimbulkan spekulasi dan keresahan di tengah masyarakat,” kata Dosen ITB Adias Pemalang itu.

Ia menegaskan bahwa stabilitas politik dan pemerintahan merupakan modal penting dalam menjalankan pembangunan. Karena itu, para elite politik maupun tokoh yang memiliki pengaruh publik dinilai perlu mengedepankan pernyataan yang konstruktif dan tidak memicu ketidakpastian.

Fahmidh juga meminta agar wacana politik tidak menggeser perhatian dari persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.

“Rakyat membutuhkan kepastian, bukan spekulasi tentang pergantian kekuasaan. Pemerintah dan seluruh elemen politik sebaiknya fokus bekerja menyelesaikan persoalan masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, kritik terhadap pemerintah tetap merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik maupun perbedaan pandangan harus ditempatkan dalam koridor konstitusional dan disampaikan secara bertanggung jawab.

Fahmidh berharap seluruh pihak dapat menjaga suasana politik tetap kondusif hingga pelaksanaan agenda demokrasi berikutnya.

“Kalau ada evaluasi terhadap pemerintahan, lakukan melalui jalur konstitusional. Jangan membangun wacana yang bisa ditafsirkan sebagai upaya menggiring opini mengenai pergantian kekuasaan sebelum waktunya,” pungkasnya.***

Baca Lainnya

Semarak Hari Pelanggan Nasional 2026, BRI Unit Taman Hadirkan Pelayanan Bernuansa Budaya

4 September 2026 - 15:02 WIB

Semarak Hari Pelanggan Nasional 2026, BRI Unit Taman Hadirkan Pelayanan Bernuansa Budaya

Wakil Ketua DPRD Pemalang Aris Ismail Soroti Keluhan Atlet POPDA, Minta Hak Peserta Dipastikan

2 September 2026 - 14:44 WIB

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang H. Aris Ismail, SAP

Pilkades Danasari 2026: Lima Bakal Calon Sudah Serahkan Berkas Pendaftaran

1 September 2026 - 20:05 WIB

Ratusan Warga Wanarejan Selatan Ikuti Jalan Sehat HUT ke-81 RI, Ini Pesan Plt Bupati Pemalang

30 Agustus 2026 - 15:10 WIB

Pasar Belik Kembali Terbakar, Nurkholes: Pemkab Upayakan Relokasi dan Pembangunan Kembali

29 Agustus 2026 - 22:14 WIB

Trending di Daerah