WARTA NASIONAL – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang merealokasikan anggaran sekitar Rp200 miliar pada tahun 2026 untuk mempercepat perbaikan ruas-ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan.
Realokasi anggaran tersebut dilakukan melalui penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), sehingga proses pergeseran anggaran dapat dilaksanakan lebih cepat tanpa harus menunggu pembahasan APBD Perubahan yang baru dijadwalkan pada September 2026.
Menurut Saleh, kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, khususnya pada sektor infrastruktur yang memiliki peran strategis dalam menunjang mobilitas warga dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik sangat penting untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Saleh.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah itu menilai percepatan perbaikan jalan memang sudah menjadi kebutuhan mendesak. Pasalnya, sejumlah ruas jalan provinsi mengalami kerusakan yang cukup parah dan telah lama menjadi keluhan masyarakat.
Salah satu ruas yang menjadi perhatian publik adalah jalan Randublatung–Cepu di Kabupaten Blora yang beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial akibat kondisi jalannya yang rusak dan dinilai membahayakan pengguna jalan.
Menurut Saleh, keputusan pemerintah memprioritaskan perbaikan pada ruas-ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat merupakan langkah yang tepat karena dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat.
“Prioritas perbaikan pada ruas jalan yang rusak berat sudah tepat karena manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain percepatan pelaksanaan, Saleh juga mengingatkan agar kualitas pekerjaan tetap menjadi perhatian utama. Ia berharap pembangunan jalan dilakukan sesuai standar teknis sehingga hasilnya lebih awet, aman, dan mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang.
“Harapan kami, perbaikan ini dapat segera terealisasi sehingga masyarakat dapat menikmati infrastruktur yang lebih aman, nyaman, dan mendukung aktivitas ekonomi di berbagai daerah,” katanya.
Lebih lanjut, Saleh menegaskan DPRD Jawa Tengah akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan, serta pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Di sisi lain, DPRD Jawa Tengah saat ini juga tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan sebagai pembaruan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016.
Raperda tersebut disiapkan untuk memastikan pembangunan jalan provinsi memiliki standar kualitas, keamanan, dan kelayakan teknis yang lebih baik sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
“Kami ingin pembangunan jalan di Jawa Tengah tidak hanya cepat, tetapi juga memenuhi standar kualitas dan keselamatan yang baik. Karena itu, Raperda Standarisasi Jalan diharapkan dapat menjadi landasan untuk mewujudkan infrastruktur jalan yang lebih berkualitas, aman, dan berkelanjutan,” pungkas Saleh.
Dengan adanya realokasi anggaran dan penguatan regulasi melalui Raperda Standarisasi Jalan, diharapkan pembangunan infrastruktur jalan di Jawa Tengah tidak hanya berlangsung lebih cepat, tetapi juga menghasilkan kualitas yang lebih baik sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat dalam beraktivitas.***
