Menu

Mode Gelap
Rakor Kepala Desa Pemalang 2026, Bupati Anom Tegaskan Kondusivitas dan Netralitas Pilkades Info Loker! RS Hermina Pekalongan Buka Rekrutmen Staff Pajak, Fresh Graduate Dipersilakan Melamar Muhdi: Kebutuhan Guru di Jawa Tengah Masih Besar, PPPK Paruh Waktu Butuh Kepastian Loyalis PDI Perjuangan Jawa Tengah Deklarasikan Dukungan untuk H. Prananda Prabowo Jadi Ketua Umum Sinergi BRI dan Lazismu Pemalang Diharapkan Hadirkan Manfaat Lebih Luas bagi Masyarakat Senator Abdul Kholik Resmi Nahkodai ABPEDNAS Jawa Tengah Periode 2026-2031

Daerah

Masalah UHC hingga Sampah, DPRD Nilai Kinerja Bupati Pemalang Buruk

badge-check


					Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Heru Kundhimiarso Perbesar

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Heru Kundhimiarso

WARTA NASIONAL – Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Heru Kundhimiarso, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, dalam kurun satu tahun terakhir.

Ia menilai kinerja kepala daerah tersebut layak mendapat “rapor merah”.

Pernyataan itu disampaikan Heru usai Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Pemalang Akhir Tahun Anggaran 2025 yang digelar Jumat (27/3/2026).

Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Pemalang tersebut menegaskan, penilaian yang ia sampaikan merupakan bentuk evaluasi terhadap jalannya pemerintahan daerah selama setahun terakhir.

“Muncul pertanyaan: apa penilaiannya sebagai wakil rakyat atas setahun kinerja bupati? Jawabannya jelas: rapor merah!” tegasnya.

Menurut Heru, penilaian tersebut didasarkan pada berbagai persoalan krusial yang dinilai belum tertangani dengan baik di Kabupaten Pemalang. Ia menyoroti kisruh program Universal Health Coverage (UHC) serta persoalan tenaga honorer yang dinilai dipaksakan melalui skema outsourcing.

“Dari kisruh UHC, carut-marutnya honorer memaksa sistem outsourcing, dan itu berpotensi bermasalah hukum seperti yang terjadi di Pekalongan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengkritik kondisi infrastruktur yang dinilai masih buruk, terutama pada sektor drainase dan sungai yang disebut menjadi salah satu penyebab banjir di sejumlah wilayah Pemalang. Permasalahan sampah yang belum terselesaikan turut menjadi perhatian serius.

Heru juga mengungkapkan bahwa berbagai rekomendasi yang telah disampaikan DPRD Pemalang kepada pihak eksekutif kerap tidak dijalankan.

“Bahkan banyak rekomendasi DPRD tidak pernah dijalankan, diabaikan, dan dianggap angin lalu. Kalau DPRD saja tidak dianggap, apalagi suara rakyatnya?” pungkasnya.***

Baca Lainnya

Rakor Kepala Desa Pemalang 2026, Bupati Anom Tegaskan Kondusivitas dan Netralitas Pilkades

2 Juni 2026 - 21:40 WIB

Rakor Kepala Desa Pemalang 2026, Bupati Anom Tegaskan Kondusivitas dan Netralitas Pilkades

Muhdi: Kebutuhan Guru di Jawa Tengah Masih Besar, PPPK Paruh Waktu Butuh Kepastian

1 Juni 2026 - 18:13 WIB

Ketua PGRI Jawa Tengah, Muhdi

Loyalis PDI Perjuangan Jawa Tengah Deklarasikan Dukungan untuk H. Prananda Prabowo Jadi Ketua Umum

1 Juni 2026 - 08:43 WIB

Loyalis PDI Perjuangan Jawa Tengah Deklarasikan Dukungan untuk H. Prananda Prabowo Jadi Ketua Umum

Sinergi BRI dan Lazismu Pemalang Diharapkan Hadirkan Manfaat Lebih Luas bagi Masyarakat

31 Mei 2026 - 16:54 WIB

Foto Bersama : Catur Sujatmiko selaku Fund and Transaction Manager serta Cindy Farah Noor Destika selaku Relationship Manager Funding and Transaction (RMFT) BRI cabang Pemalang berkunjung ke Lazismu Pemalang 

Senator Abdul Kholik Resmi Nahkodai ABPEDNAS Jawa Tengah Periode 2026-2031

30 Mei 2026 - 17:09 WIB

Senator DPD RI, Abdul Kholik, resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Jawa Tengah periode 2026-2031.
Trending di Daerah