WARTA NASIONAL – DPC GRIB Jaya Kabupaten Pemalang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang melakukan reformasi menyeluruh terhadap Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) serta Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan menyusul polemik perubahan pemenang tender Pembangunan Lanjutan RSUD Tipe D Randudongkal Tahap III.
Ketua DPC GRIB Jaya Kabupaten Pemalang, Muliadi, menegaskan pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran sekaligus melaporkan persoalan tersebut ke Kejaksaan Negeri Pemalang.
”Kami akan menggelar demo besar-besaran dan menyiapkan laporan resmi ke Kejaksaan Negeri Pemalang agar dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat ditelusuri sesuai ketentuan hukum,” tegas Muliadi, Minggu (19/7/2026).
Sementara itu, Wakil Ketua I DPC GRIB Jaya Kabupaten Pemalang, Jabidi, mengatakan pihaknya menduga proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pemalang tidak berjalan transparan.
”Kami menduga LPSE/Barjas dan Pokja dimanfaatkan oknum untuk mengeruk keuntungan pribadi. Ini tidak bisa dibiarkan dan harus dihentikan,” ujarnya.
Menurut Jabidi, dugaan tersebut menguat setelah Pokja membatalkan PT Kartikasari Manunggal Putra sebagai pemenang tender pembangunan lanjutan RSUD Randudongkal yang sebelumnya telah diumumkan, kemudian menetapkan PT Majapahit Astabaja sebagai pemenang dengan nilai penawaran lebih tinggi, berselisih lebih dari Rp2 miliar.
GRIB Jaya meminta Pokja menjelaskan secara terbuka dasar pembatalan pemenang sebelumnya dan alasan memilih penyedia dengan nilai penawaran yang lebih tinggi.
Organisasi tersebut juga menyoroti dugaan penyusunan KAK, HPS, penggunaan Standar Dokumen Pemilihan (SBD), serta keterbukaan dokumen kontrak yang dinilai perlu diawasi publik.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Kartikasari Manunggal Putra, Budhi Pratikno, menyatakan keberatan atas keputusan Pokja.
Menurutnya, perusahaan digugurkan karena dua personel dinilai masih tercantum pada proyek lain, padahal keduanya telah diajukan untuk diganti dan mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Pokja seharusnya melakukan klarifikasi terlebih dahulu.
Hingga berita ini diterbitkan, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa maupun Pemerintah Kabupaten Pemalang belum memberikan keterangan resmi terkait perubahan hasil tender tersebut.
Tag: Pemalang, GRIB Jaya, Tender RSUD Randudongkal, Barjas Pemalang, Pokja Pemalang, LPSE Pemalang, Kejaksaan Negeri Pemalang, Berita Pemalang.***
