WARTA NASIONAL – Senator DPD RI Dapil Jawa Tengah (Jateng) Dr H Abdul Kholik meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) lebih serius menggarap potensi di tiga sektor yakni sektor pertanian, kelautan, dan sektor pariwisata.
“Tiga sektor tersebut merupakan kekuatan yang bisa membuat pembangunan Jawa Tengah lebih berkembang. Namun dia melihat sejauh ini sektor pertanian, kelautan, dan pariwisata belum tergarap dengan baik,” jelas Abdul Kholik pada Focus Group Discussion (FGD) “Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif RPJMD Jateng 2025-2029” di Kantor DPD RI Perwakilan Jateng, Rabu (23/4/2025).
“Satu pertanian, dua kelautan, tiga pariwisata. Karena di fokus (pembangunan) yang ada belum fokus ketiga sektor ini. Kenapa? karena sektor ini sektor fundamentalnya Jawa Tengah, kekuatannya Jawa Tengah di tiga sektor ini,” kata dia.
FGD ini juga menghadirkan sejumlah narasumber lain.Selain Abdul Kholik, hadir Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, Wakil Ketua DPRD Jateng Sarif Abdillah, dan Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Undip, Nur Hidayat Sardini.
Pada kesempatan itu dia memberi catatan bahwa untuk mengoptimalkan ketiga sektor tersebut, arah pembangunan Pemprov Jateng harus berpihak kepada kesejahteraan para petani, nelayan, dan pelaku pariwisata.
“Sekaligus di sektor inilah para warga Jawa Tengah yang membutuhkan pemihakan, petani, nelayan dan para pelaku pariwisata yang harus disejahterakan untuk ditingkatkan kehidupannya,” ungkap Kholik.
Dia mencontohkan, potensi kelautan yang bisa digarap ialah garam. Dengan garis pantai di wilayah Selatan dan Utara, Jateng seharusnya mampu menjadi sentra penghasil garam nasional. Dalam menggarap ini Pemprov perlu berkoordinasi dengan pusat.
“Kalau garam bisa dijadikan industri yang di Jawa Tengah kemudian berkembang dan bahkan bisa menjadi penopang garam nasional, ini akan menjadi multiplier efeknya sangat banyak,” ucap dia.
Selain itu dia juga mengusulkan wacana pemekaran wilayah Provinsi Jawa Tengah dimasukkan dalam RPJMD. Dia menilai, wacana pemekaran provinsi ini perlu dikaji dan direalisasikan agar tidak ada ketimpangan pembangunan yang membuat sebagian wilayah tertinggal.
“Apalagi lagi tadi kalau kita lihat banyak konfirmasi ketimbangan antar daerah itu membutuhkan akselerasi. Kalau memungkinkan ya bukan hanya kabupaten, tapi juga provinsi ke depan juga dikembangkan,” kata dia.
Dia juga menyinggung kebutuhan fiskal yang ideal agar pembangunan Jateng dapat berjalan maksimal. Menurut Kholik, idealnya Jateng membutuhkan APBD Rp50 trliun, namun saat ini APBD Jateng Rp28 trilun.
“Nah, makanya ini mengakibatkan persoalan-persoalan yang kemudian menumpuk karena tidak di selesaikan. Seperti soal banjir rob, soal pertanian, kemudian soal pariwisata dan soal kelautan yang tidak semuanya bisa ditangani dengan cepat,” ungkap dia.
Dengan kondisi APBD yang dinilainya kecil, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mencari tambahan fiskal guna menunjang pembangunan. Misalnya dengan memanfaatkan potensi yang ada untuk menggaet para investor. ***
