Menu ✖

Mode Gelap
Menuju HUT ke-131, BRI KC Pemalang Terima Penghargaan dari Kantor Imigrasi atas Dukungan Program CSR Menuju HUT ke-131 BRI, BRI KC Pemalang Terima Penghargaan dari Rutan atas Dukungan Renovasi Masjid Luar Biasa! Ikna Rania Azzahra Sabet Tiga Juara 1 POPDA Renang Pemalang Hadiri Panen Raya MT3 di Bodeh, Nurkholes Dorong Modernisasi Pertanian dan Petani Milenial Diskominfo Pemalang Bekali 82 Peserta Teknik Produksi Konten, Dorong Publikasi Pembangunan Lebih Kreatif Buka POPDA 2026, Nurkholes Siapkan Atlet Pelajar Pemalang Menuju Prestasi Lebih Tinggi

Daerah

Legislator PKB Minta Pemkab Pemalang Tunda Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025

badge-check


					nggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Pemalang, Heru Kundhimiarso Perbesar

nggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Pemalang, Heru Kundhimiarso

WARTANASONAL.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang diminta menunda pelaksanaan sejumlah pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2025, merespon kebijakan efisiensi anggaran sesuai intruksi Pemerintah Pusat.

Pernyataan itu dilontarkan anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Pemalang, Heru Kundhimiarso. Pasalnya berdasarkan Surat Edaran Kementerian Keuangan, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Pemalang berkurang.

Sebagaimana diketahui, kebijakan efisiensi anggaran ini sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Info yang kami terima berdasarkan SE Menkeu, DAU dan DAK Kabupaten Pemalang berkurang Rp 41 miliar.” kata Kundhi, dalam keterangan persnya, Rabu (19/2/2025).

Maka itu, legislator dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta agar seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk diinstruksikan melakukan penundaan proses lelang barang dan jasa.

“Jika ada proyek yang telah melalui proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP), maka untuk ditunda penandatanganan kontrak kerja dengan pihak pemenang lelang.” tegas Heru Kundhimiarso.

Menurut Kundhi, Pemkab Pemalang juga harus secepatnya melakukan proses penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penjabaran APBD 2025.

“Nantinya pembahasan harus dilakukan secara terbuka dan transparan dengan DPRD masing-masing Komisi, Badan Anggaran untuk selanjutnya diputuskan bersama melalui Rapat Paripurna penetapan,” pungkasnya.

Kundhi berharap, kebijakan efisiensi anggaran nantinya tidak mempengaruhi apalagi menghambat pelayanan publik. Proyek strategis daerah yakni penanganan infratsuktur dan pengelolaan sampah juga harus tetap menjadi prioritas anggaran nantinya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Menuju HUT ke-131, BRI KC Pemalang Terima Penghargaan dari Kantor Imigrasi atas Dukungan Program CSR

20 November 2026 - 09:31 WIB

Menuju HUT ke-131 BRI, BRI KC Pemalang Terima Penghargaan dari Rutan atas Dukungan Renovasi Masjid

20 November 2026 - 09:29 WIB

Hadiri Panen Raya MT3 di Bodeh, Nurkholes Dorong Modernisasi Pertanian dan Petani Milenial

17 November 2026 - 14:35 WIB

Diskominfo Pemalang Bekali 82 Peserta Teknik Produksi Konten, Dorong Publikasi Pembangunan Lebih Kreatif

16 November 2026 - 15:43 WIB

Pengprov PTMSI Jateng Audiensi dengan Kapolda, Siapkan Kejuaraan Tenis Meja Nasional Piala Kapolda 2027

16 November 2026 - 10:06 WIB

Trending di Daerah