WARTA NASIONAL – Penanganan kasus tawuran maut di Jalan Lingkar Salatiga, Jawa Tengah, yang menewaskan satu orang pada Juli 2026, mendapat sorotan dari kuasa hukum salah satu tersangka, LJA (18).
Kuasa hukum LJA, Kornelis Ratu, SH., C.Med., C.PT., menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh bukan semata-mata untuk membela kliennya, melainkan juga mendorong terungkapnya fakta secara menyeluruh agar korban dan keluarganya memperoleh keadilan.
Menurut Kornelis, perkara tersebut perlu dikaji secara objektif dengan melihat peran masing-masing orang yang terlibat. Ia menilai, tidak boleh ada pengabaian terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran lebih besar dalam terjadinya tawuran.
“Kami tidak menafikan bahwa klien kami ada dan ikut serta. Tetapi dia bukan perancang dan bukan pelaku utama. Kami berharap klien kami dihukum sesuai dengan perbuatan yang benar-benar dilakukannya,” ungkap Kornelis Ratu kepada awak media pada Kamis 12 November 2026.
Ia menjelaskan, berdasarkan konstruksi perkara yang dipahami pihaknya, LJA diduga ikut dalam peristiwa tersebut setelah diajak oleh teman-temannya yang disebut-sebut telah merancang aksi tawuran.
Karena itu, pihaknya meminta penyidik maupun penuntut umum memastikan secara jelas siapa yang merencanakan, menginisiasi, mengajak, serta melakukan tindakan kekerasan terhadap korban.
Kornelis menegaskan, pembelaan terhadap LJA bukan berarti membebaskan kliennya dari tanggung jawab hukum. Namun, pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada fakta, bukti, dan tingkat keterlibatan masing-masing orang.
“Kami ingin mencari keadilan bukan hanya untuk klien kami, tetapi juga untuk korban. Kami berharap pihak yang benar-benar melakukan kekerasan terhadap korban dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujarnya.
Dalam perkara tersebut, Kornelis juga mempertanyakan konstruksi hukum yang diterapkan kepada kliennya, termasuk penerapan pasal yang disangkakan serta penanganan perkara terhadap sejumlah pihak yang menurutnya masih berkaitan dengan satu rangkaian peristiwa.
Ia meminta agar dugaan adanya perencanaan, keterlibatan kelompok, dan hubungan tindakan masing-masing orang dengan akibat yang dialami korban didalami secara menyeluruh.
Menurutnya, fakta persidangan harus mampu menjawab secara terang mengenai siapa melakukan apa, bagaimana tawuran itu bermula, serta siapa yang secara langsung melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
Selain itu, pihaknya menyoroti aspek pencegahan. Kornelis mempertanyakan langkah antisipasi aparat keamanan apabila sebelumnya telah terdapat informasi mengenai kelompok remaja yang diduga akan melakukan tawuran di kawasan Jalan Lingkar Salatiga.
“Pertanyaan kami, ketika sudah ada informasi mengenai kelompok yang akan melakukan tawuran, langkah pencegahan apa yang dilakukan? Jangan sampai kejadian seperti ini kembali menimbulkan korban jiwa,” katanya.
Ia menilai, peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius karena melibatkan anak-anak dan remaja yang sebagian besar masih bersekolah. Pengawasan serta langkah preventif terhadap potensi tawuran antarkelompok dinilai perlu diperkuat.
Dalam proses persidangan, pihak kuasa hukum juga berencana menghadirkan saksi ahli untuk menguji aspek medis, khususnya terkait Visum et Repertum korban.
Kornelis menyebut pihaknya telah memperoleh salinan dokumen visum dan ingin menguji kesesuaian temuan medis dengan keterangan ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum.
Ia mengungkapkan, berdasarkan keterangan ahli yang disampaikan dalam persidangan, terdapat penjelasan mengenai luka pada bagian kepala yang dinilai tidak menyebabkan kematian.
Namun, menurutnya, hal tersebut masih perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan keseluruhan hasil pemeriksaan medis, hubungan sebab akibat, serta fakta-fakta lain yang terungkap selama persidangan.
Pihaknya berharap pemeriksaan ahli dapat memberikan kejelasan mengenai hubungan antara luka, tindakan kekerasan, dan penyebab meninggalnya korban.
Kornelis kembali menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan secara transparan dan tidak boleh hanya berfokus pada satu pihak apabila masih terdapat dugaan keterlibatan orang lain yang perlu didalami.
“Kami ingin perkara ini dibuka secara terang. Klien kami harus belajar dan bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi orang yang benar-benar bertanggung jawab terhadap korban juga harus diproses,” tegasnya.
Ia berharap majelis hakim dapat memeriksa seluruh fakta dan alat bukti secara objektif sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan.
Menurut Kornelis Ratu, penegakan hukum tidak sekadar menjatuhkan hukuman, tetapi juga memastikan setiap orang mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan peran dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, keadilan bagi LJA dan keluarga korban diharapkan dapat terwujud melalui proses persidangan yang terbuka, objektif, dan menyeluruh.***
