WARTA NASIONAL – Aksi menarik perhatian publik dilakukan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Yanuar Arif Wibowo, S.H., saat menghadiri Rapat Paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).
Yanuar terlihat membentangkan secarik kertas bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan” setelah mengikuti rapat paripurna. Aksi tersebut menjadi perhatian di tengah kerumunan anggota DPR dan awak media yang berada di lingkungan parlemen.
Yanuar menjelaskan, tulisan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat, khususnya konstituennya di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VIII yang meliputi wilayah Banyumas dan Cilacap.
Menurutnya, aspirasi mengenai desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya banyak disampaikan masyarakat ketika dirinya melaksanakan kegiatan reses.
Ia mengaku sengaja membawa tulisan tersebut karena dalam rapat paripurna tidak tersedia kesempatan untuk menyampaikan interupsi.
“Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat,” ungkap Yanuar kepada awak media seusai rapat paripurna.
Dorong Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat
Selain menyampaikan aspirasi melalui tulisan, Yanuar juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI terkait persoalan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, usulan tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR untuk diproses sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
Yanuar menyebutkan, terdapat 12 anggota DPR dari Fraksi PKS yang telah memberikan tanda tangan dalam usulan tersebut. Dirinya menjadi penandatangan ke-12.
Ia juga mengungkapkan bahwa komunikasi terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat telah dilakukan dengan sejumlah fraksi lain di DPR RI.
Menurut Yanuar, langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional anggota DPR dalam menyampaikan pendapat dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan.
Ia berharap pimpinan DPR dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Aksi Yanuar ini sekaligus memperlihatkan bagaimana aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses dibawa ke ruang parlemen untuk disuarakan melalui jalur politik dan konstitusional.***
