WARTA NASIONAL – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Harun Abdul Khafizh menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peningkatan Kualitas Kebijakan Melalui Media Tradisional” yang digelar di Kabupaten Pemalang.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ketua DPC Peradi Pemalang terpilih Misbakhul Munir serta Rektor INSIP Pemalang, Dr. Hj. Amiroh, di Kampus INSIP Pemalang, pada Selasa 5 Mei 2026
Acara ini dihadiri sekitar 100 tokoh dari berbagai unsur, mulai dari jajaran wakil rektor, dekan, dosen INSIP, hingga organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan seperti KAHMI, HMI, PMII, dan Pemuda Muhammadiyah Pemalang.
Dalam sambutannya, Harun Abdul Khafizh menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sengaja dibuat dengan suasana berbeda karena memiliki misi untuk mengajak seluruh stakeholder ikut berperan aktif menyukseskan program-program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Pemalang.
“Hari ini saya ingin ada suasana yang lain karena kami ada misi yang nanti akan kami sampaikan agar mengajak semua stakeholder untuk ikut andil dalam mensukseskan program-program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sekaligus juga mensukseskan program-program yang ada di Pemalang dan juga ikut andil dalam berbagai upaya untuk menanggulangi bencana yang sekarang di Pemalang lagi sering terjadi,” ujarnya.
Harun juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ia mengaku baru tiba dari Solo sebelum langsung melanjutkan perjalanan menuju lokasi acara di Pemalang.
Dalam paparannya, Harun menjelaskan bahwa DPRD Jawa Tengah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 telah membahas dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pariwisata di Jawa Tengah.
Menurutnya, perda tersebut membuka banyak peluang bagi kalangan kampus, organisasi kepemudaan, hingga organisasi berbasis keagamaan untuk terlibat dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Jawa Tengah.
“Melalui perda itu bersama Pak Gubernur kemarin sepakat bahwa sesuai RPJMD tahun 2025-2030, insya Allah pada tahun 2027 kami menetapkan prioritas pembangunan di bidang pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk di dalamnya ekonomi syariah,” katanya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki fokus pembangunan yang berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2025, prioritas pembangunan diarahkan pada penguatan infrastruktur di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Menurut Harun, hasil pembangunan infrastruktur tersebut kini mulai dirasakan masyarakat, terutama melalui kondisi jalan provinsi yang semakin baik di berbagai daerah.
“Teman-teman bisa saksikan hampir semua jalan provinsi insya Allah menjelang seratus persen keadaannya bagus. Termasuk dari arah Belik sampai Pulosari itu jalan provinsi semuanya bagus,” jelasnya.
Sementara pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memprioritaskan penguatan sektor ketahanan pangan. Berbagai bantuan telah disalurkan untuk mendukung sektor tersebut, mulai dari bibit, pupuk, hingga alat-alat pertanian.
“Nah fokus tahun ini yaitu tentang penguatan sektor pangan. Tentu yang utama beras, walaupun kita tahu angka konsumsi beras per kapita di Indonesia sekarang kondisinya turun. Ini kabar baik karena masyarakat mulai punya kesadaran mengurangi konsumsi beras,” pungkasnya.***
