WARTA NASIONAL – DPRD Kabupaten Pemalang menjadi pusat pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna, Kamis (3/9/2026). Agenda tersebut membahas jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD 2026.
Rapat paripurna menjadi bagian dari proses DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran, khususnya mencermati penyesuaian pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah di tengah perubahan kondisi fiskal Kabupaten Pemalang.
Dalam jawaban eksekutif yang disampaikan Plt. Bupati Pemalang Nurkholes, salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam perubahan APBD adalah penurunan dana transfer pemerintah pusat. Dana Desa, misalnya, berkurang Rp154,95 miliar, dari sebelumnya Rp231,76 miliar menjadi Rp76,81 miliar.
Selain itu, sejumlah target penerimaan dari pajak dan retribusi daerah juga belum mencapai target. Kondisi tersebut menjadi dasar dilakukannya penyesuaian pada struktur belanja daerah.
Melalui pandangan umum fraksi-fraksi, DPRD Pemalang turut mencermati bagaimana penyesuaian anggaran tersebut berdampak terhadap program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pemerintah daerah kemudian memberikan jawaban atas berbagai pandangan dan pertanyaan yang disampaikan fraksi dalam rapat sebelumnya.
Sejumlah perubahan belanja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang dinilai prioritas, antara lain pengadaan tanah UPJI I Kecamatan Watukumpul, pembangunan Puskesmas Jebed, program Sekolah Rakyat, pengadaan peralatan kebinamargaan hingga pemeliharaan infrastruktur.
Dari sisi pendapatan, eksekutif menjelaskan langkah optimalisasi PAD melalui intensifikasi pajak dan retribusi, elektronifikasi layanan, optimalisasi aset daerah serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Bagi DPRD Pemalang, tahapan penyampaian jawaban eksekutif tersebut menjadi bagian penting sebelum pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 dilanjutkan ke tahapan berikutnya. DPRD selanjutnya akan mencermati lebih lanjut substansi perubahan anggaran bersama pemerintah daerah.
Pembahasan perubahan APBD 2026 tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memastikan setiap penyesuaian anggaran memiliki dasar kebutuhan yang jelas, sesuai prioritas pembangunan serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat Kabupaten Pemalang.**
