WARTA NASIONAL – Guru Besar Hukum Administrasi Negara dari Universitas Sebelas Maret, I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, mengapresiasi gagasan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, yang tertuang dalam disertasi berjudul “Rekonstruksi Regulasi Proyek Strategis Nasional Berbasis Nilai Keadilan Ekologis”.
Ayu yang juga menjadi tim penguji dalam sidang promosi doktor tersebut menilai konsep keadilan ekologis dalam regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditawarkan Saleh merupakan gagasan yang implementatif dan layak diaplikasikan dalam kebijakan pembangunan nasional.
“Hasil kajian ini patut diapresiasi dan ditindaklanjuti dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional,” ujar Ayu.
Sebagaimana diketahui, Mohammad Saleh resmi meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dengan predikat Summa Cumlaude dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4,00 setelah berhasil mempertahankan disertasinya dalam sidang terbuka promosi doktor di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Sabtu (14/2/2026) lalu.
Dalam penelitiannya, Saleh mengkaji sekaligus merekonstruksi regulasi Proyek Strategis Nasional agar selaras dengan prinsip keadilan ekologis, perlindungan lingkungan hidup, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Konsep yang ditawarkannya menempatkan alam tidak semata sebagai objek pembangunan yang berorientasi ekonomi, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilestarikan demi keberlanjutan generasi mendatang.
“Mohammad Saleh berusaha mendesain regulasi agar tidak hanya melihat alam sebagai objek ekonomi, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilestarikan demi keadilan antargenerasi,” ujar Ayu.
Ia juga menilai Saleh berhasil mengidentifikasi sejumlah kelemahan dalam regulasi pembangunan PSN yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan ekologis. Karena itu, menurutnya, diperlukan rekonstruksi terhadap beberapa regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024.
“Di sisi lain, Mohammad Saleh juga berhasil mengupasnya menggunakan teori ecological justice untuk menghasilkan desain baru regulasi PSN. Ini menarik karena dia juga mengusulkan perbaikan asas,” kata Ayu.
Sementara itu, Mohammad Saleh menyebut disertasi tersebut berangkat dari keprihatinannya terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan ekologis. Ia menilai sejumlah proyek pembangunan masih menyisakan persoalan lingkungan, sosial, hingga agraria.
“Kita tahu bahwa pembangunan itu hal yang penting dan perlu, tapi tidak melupakan keadilan ekologis, karena itu juga berdampak terhadap anak-anak kita di masa yang akan datang maupun masyarakat kita di masa sekarang,” ungkapnya.
Dalam penelitian tersebut, Saleh menggunakan paradigma post-positivisme dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk merekonstruksi regulasi PSN agar selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan.
“Rekonstruksi hukum ini harapannya bisa menjadi masukan bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota terkait PSN agar ke depan aturan-aturan yang dibuat benar-benar memasukkan prinsip keadilan ekologis,” tegas Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah tersebut.***
