WARTA NASIONAL – Pentingnya strategi yang jelas dan transparan dalam menutup kesenjangan anggaran sebesar Rp67 triliun dalam Program Makan Bergizi Nasional (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN).
Hal itu dikatakan Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris, seusai Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama BGN di Senayan, Jakarta, pada Senin 8 September 2025.
Muh Haris menyampaikan, alokasi RAPBN 2026 untuk BGN mencapai Rp268 triliun dengan target 82,9 juta penerima manfaat, namun kebutuhan riil sebesar Rp335 triliun.
“Ada gap Rp67 triliun yang harus segera dicarikan solusinya. Pemerintah perlu memastikan strategi bridging yang konkret, baik melalui efisiensi, cost-sharing dengan pemerintah daerah, maupun mekanisme pembiayaan kreatif. Jangan sampai pelayanan gizi untuk anak-anak bangsa terpotong di tengah jalan,” tegasnya
Selain persoalan anggaran, Muh Haris juga menyoroti aspek kualitas gizi dan prioritas intervensi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Saat ini, alokasi untuk anak sekolah masih mendominasi 83,4%, sementara untuk ibu hamil, menyusui, dan balita hanya 10,1%.
“Padahal periode 1.000 HPK adalah kunci pencegahan stunting. BGN harus berani menaikkan porsinya menjadi minimal 12–15% agar dampaknya signifikan,” jelasnya
Muh Haris juga menekankan pentingnya digitalisasi tata kelola MBG senilai Rp5,89 triliun agar benar-benar memberi manfaat.
“Digitalisasi bukan sekadar proyek, tapi harus menjamin transparansi, integritas pembayaran, dan akuntabilitas. SLA pembayaran harus maksimal tujuh hari, fraud rate di bawah 0,2%, serta adanya dashboard publik real-time agar masyarakat bisa ikut mengawasi,” ujarnya.
Terkait kesiapan lapangan, Muh Haris meminta BGN memastikan kapasitas dapur umum, cold chain, dan SDM gizi benar-benar siap mendukung lonjakan 30.000 Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) hingga akhir 2025.
“Program ini jangan sampai terganjal bottleneck di lapangan. Keterlambatan distribusi atau lemahnya pengawasan bisa berakibat fatal, apalagi sudah ada kasus keracunan dan isu halal yang meruntuhkan kepercayaan publik,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Muh Haris menegaskan bahwa Fraksi PKS mendukung penuh akselerasi program Makan Bergizi Nasional sebagai investasi strategis untuk menurunkan stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, dan memperkuat ekonomi lokal melalui kemitraan UMKM. Namun, dukungan tersebut tetap disertai pengawasan ketat.
“Program makan bergizi gratis ini menyangkut masa depan anak-anak bangsa. Kami ingin memastikan program ini berjalan sehat, halal, higienis, adil, dan bermanfaat bagi rakyat kecil. Jangan sampai ada anak yang keracunan, jangan ada UMKM yang dirugikan karena keterlambatan pembayaran. Ini wujud nyata keberpihakan kita kepada rakyat,” pungkasnya.***
