WARTA NASIONAL – Penanganan perkara tawuran antarkelompok di Jalan Lingkar Salatiga, Jawa Tengah, yang terjadi pada Juli 2026 dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia, kembali menjadi perhatian.
Kuasa hukum salah satu tersangka, LJA (18), mempertanyakan pemisahan penanganan perkara atau split serta sejumlah dugaan kejanggalan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Kornelis Ratu, SH., C.Med., C.PT., selaku kuasa hukum LJA, mengatakan bahwa pihaknya menemukan sejumlah hal yang perlu mendapatkan penjelasan dalam proses penyidikan, terutama terkait pemisahan penanganan perkara terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam satu rangkaian peristiwa.
Menurut Ratu, sejak awal penanganan perkara, kliennya diproses melalui unit yang berbeda dengan pihak lainnya.
Ia menjelaskan, ketika korban belum meninggal dunia, perkara yang menjerat kliennya telah dipisahkan ke unit PPA, sedangkan pihak lain ditangani oleh Reskrim.
“Kami menyayangkan adanya pemisahan penanganan perkara. Ini satu peristiwa dengan satu korban, tetapi klien kami sejak awal sudah dipisahkan ke unit PPA, sedangkan yang lain ditangani Reskrim. Kami mempertanyakan mengapa demikian,” kata Kornelis Ratu kepada awak media pada Kamis 12 November 2026.
Ia menilai pemisahan tersebut perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka, khususnya mengenai dasar pertimbangan penyidik dalam menentukan konstruksi perkara dan penanganan terhadap masing-masing pihak.
Menurutnya, seluruh rangkaian kejadian perlu diperiksa secara menyeluruh agar peran setiap orang dapat terungkap secara objektif.
Selain persoalan split perkara, Ratu juga menyoroti sejumlah BAP yang menurutnya memiliki ketidaksesuaian tanggal maupun keterangan.
Kornelis Ratu, SH., C.Med., C.PT., selaku kuasa hukum LJA,
Ia mengungkapkan bahwa dalam persidangan terdapat keterangan saksi yang menurut penjelasannya mempertanyakan kesesuaian dokumen pemeriksaan, termasuk waktu pembuatan dan penandatanganan BAP.
Ratu mencontohkan adanya dokumen yang menurutnya memiliki perbedaan tanggal antara bagian pembukaan dan penutupan.
Bahkan, terdapat saksi yang disebut menyampaikan bahwa penandatanganan BAP tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum.
“Ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa BAP yang ditandatangani tidak sesuai dengan tanggal yang tertulis. Ini menjadi persoalan yang harus diuji karena dokumen tersebut digunakan dalam proses hukum terhadap klien kami,” ungkapnya.
Ia juga mempertanyakan waktu pengumpulan keterangan saksi yang menurutnya perlu dicocokkan dengan waktu penangkapan LJA.
Bagi Ratu, kejelasan kronologi penyusunan dokumen pemeriksaan sangat penting untuk memastikan apakah seluruh tahapan penyidikan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah pengelolaan barang bukti berupa telepon genggam milik LJA.
Ratu mengaku tidak menerima berita acara penyitaan, sementara perangkat tersebut diduga diakses penyidik untuk membuka sejumlah berkas.
Ia mempertanyakan apakah pengaksesan tersebut dilakukan melalui prosedur pemeriksaan digital forensik atau berdasarkan mekanisme lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan keberadaan barang yang menurut keterangan kliennya sempat terlihat ketika berada di tahanan, tetapi disebut tidak tercantum dalam proses penyerahan barang bukti kepada jaksa.
Ratu juga mengungkapkan persoalan penyitaan sepeda motor milik LJA yang menurutnya tidak memiliki keterkaitan dengan perkara. Kendaraan tersebut akhirnya dikembalikan setelah dirinya menyampaikan keberatan.
“Kami ingin semuanya jelas. Barang bukti itu apa, dasar penyitaannya bagaimana, proses pemeriksaannya seperti apa, dan bagaimana penyerahannya kepada jaksa. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sebelumnya, pihak kuasa hukum juga telah mengajukan praperadilan.
Namun, menurut Kornelis, permohonan tersebut tidak berhasil karena adanya pertimbangan terkait ketentuan SEMA.
Kini, pihaknya menyatakan akan memaksimalkan pembelaan dalam pemeriksaan pokok perkara di persidangan.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah menghadirkan saksi ahli untuk menguji alat bukti yang digunakan dalam perkara tersebut, termasuk Visum et Repertum.
Ratu berharap majelis hakim dapat memeriksa seluruh alat bukti, dokumen pemeriksaan, serta keterangan saksi secara objektif.
Menurutnya, keterbukaan dalam proses persidangan sangat penting agar konstruksi perkara benar-benar didasarkan pada fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga meminta agar dugaan ketidaksesuaian administrasi penyidikan mendapat perhatian institusi kepolisian melalui mekanisme pengawasan internal.
Keterangan mengenai dugaan ketidaksesuaian BAP, pemisahan perkara, dan pengelolaan barang bukti tersebut merupakan pernyataan pihak kuasa hukum.
Klarifikasi dari penyidik dan pihak kejaksaan masih diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang.***
