WARTA NASIONAL – Penanganan kasus tawuran antarkelompok di Jalan Lingkar Salatiga, Jawa Tengah, yang terjadi pada Juli 2026 dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia, mendapat sorotan dari kuasa hukum salah satu tersangka, LJA (18).
Kornelis Ratu, SH., C.Med., C.PT., selaku kuasa hukum LJA, mengungkapkan sejumlah dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam proses penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian.
Pihaknya meminta agar dugaan tersebut mendapat perhatian serius dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Tengah maupun Mabes Polri.
Ratu menjelaskan, pihaknya mulai mendampingi LJA beberapa hari setelah peristiwa tawuran terjadi.
Pendampingan hukum dilakukan setelah menemukan sejumlah hal yang menurutnya perlu dipertanyakan, terutama terkait tindakan upaya paksa dalam proses penanganan perkara.
Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan yang berkaitan dengan penyitaan barang milik kliennya, penggunaan barang bukti elektronik, hingga dugaan tindakan tidak patut yang dilakukan salah satu penyidik.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyitaan telepon genggam milik LJA. Kornelis Ratu mengaku pihaknya tidak menerima berita acara penyitaan atas perangkat tersebut.
“Handphone milik klien saya memang ada, tetapi tidak diberikan surat penyitaan. Bahkan, handphone itu diduga dipergunakan oleh penyidik untuk mengakses sejumlah berkas,” ungkapnya kepada awak media pada Kamis 12 November 2026, kemarin.
Ia juga mempertanyakan dugaan pengaksesan sekitar 20 berkas melalui telepon genggam tersebut.
Menurutnya, penggunaan perangkat elektronik yang telah disita sebagai barang bukti harus mengikuti prosedur hukum yang jelas, termasuk mekanisme pemeriksaan dan pengelolaan bukti digital.
Selain persoalan penyitaan handphone, Kornelis mengungkapkan dugaan intimidasi yang dialami kliennya ketika berada di dalam tahanan Polres.
Ia menyebut salah satu penyidik diduga pernah mengajak LJA berkelahi. Kornelis Ratu menilai tindakan tersebut tidak semestinya dilakukan aparat penegak hukum yang memiliki kewajiban menjalankan tugas secara profesional.
“Klien kami sudah berada di dalam sel tahanan Polres, tetapi justru ada dugaan ajakan berkelahi oleh salah satu penyidik. Menurut saya, tindakan seperti itu tidak patut dilakukan,” ujarnya.
Atas dugaan tersebut, Kornelis Ratu menyatakan telah menyampaikan laporan kepada Propam. Pihaknya kini masih menunggu perkembangan tindak lanjut laporan tersebut.
Tidak hanya itu, ia juga mempersoalkan penyitaan sepeda motor milik kliennya yang menurutnya tidak memiliki hubungan dengan perkara tawuran tersebut.
Ratu menceritakan, ketika dirinya datang dari Bali pada tanggal 16, ia menyampaikan keberatan atas penyitaan kendaraan tersebut. Setelah dilakukan protes, sepeda motor milik kliennya akhirnya dikembalikan.
Menurutnya, setiap tindakan penyitaan harus memiliki dasar hukum dan hubungan yang jelas dengan perkara yang sedang ditangani.
“Kami mempertanyakan mengapa sepeda motor klien kami yang tidak ada hubungannya dengan perkara ikut disita. Setelah kami protes, akhirnya kendaraan tersebut dikembalikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kornelis mengatakan pihaknya juga telah menempuh langkah pengaduan melalui Polda Jawa Tengah dan Mabes Polri.
Langkah tersebut dilakukan untuk meminta pengawasan terhadap proses penanganan perkara sekaligus menindaklanjuti dugaan tindakan yang dinilai tidak sesuai prosedur.
Sebelumnya, pihaknya juga telah mengajukan praperadilan. Namun, menurut Kornelis Ratu, permohonan tersebut tidak berhasil karena adanya pertimbangan terkait ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
Meski perkara pokok telah memasuki persidangan, ia menegaskan bahwa laporan mengenai dugaan pelanggaran prosedur tetap harus ditindaklanjuti.
“Kami mencari keadilan. Klien kami bukan hewan buruan yang bisa diperlakukan tanpa prosedur. Ini negara hukum, sehingga aparat juga harus menjalankan aturan hukum,” tegasnya.
Ratu berharap Propam Polda Jawa Tengah dan Mabes Polri melakukan pemeriksaan secara objektif dan profesional terhadap setiap laporan yang disampaikan.
Ia menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menghalangi proses penegakan hukum atas peristiwa tawuran yang telah menimbulkan korban jiwa.
Namun, menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak setiap orang dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, dugaan pelanggaran prosedur dan intimidasi tersebut masih berdasarkan keterangan kuasa hukum LJA.***
