WARTA NASIONAL – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, meminta pemerintah daerah mempercepat pembangunan fasilitas sanitasi, khususnya jamban sehat, guna mengatasi ketimpangan akses sanitasi di masyarakat.
Menurut Saleh, penyediaan sanitasi dan akses air bersih harus menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kesehatan serta kualitas hidup masyarakat.
Ia menilai, masih adanya warga yang belum memiliki akses sanitasi layak menunjukkan perlunya langkah yang lebih cepat dan terarah.
“Akses sanitasi yang layak adalah kebutuhan dasar. Pemerintah daerah harus mempercepat pembangunan jamban agar seluruh masyarakat bisa hidup lebih sehat,” ujarnya di Semarang.
Berdasarkan data, sebanyak 21.542 rumah tangga di Jawa Tengah hingga kini belum memiliki jamban atau akses sanitasi dasar yang layak. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan berbagai penyakit berbasis lingkungan.
Saleh menegaskan, percepatan pembangunan sanitasi tidak hanya sebatas penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus disertai edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
“Selain membangun fasilitas, perlu juga edukasi agar masyarakat terbiasa menjaga kebersihan dan memanfaatkan fasilitas yang ada dengan baik,” tegasnya.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah itu juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa dalam memperluas jangkauan layanan sanitasi, terutama di wilayah yang masih tertinggal.
Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, perlu diperkuat agar program sanitasi dapat berjalan lebih efektif dan merata.
Saleh berharap, dengan percepatan pembangunan serta pendekatan yang komprehensif, persoalan akses sanitasi di Jawa Tengah dapat segera teratasi dan berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat.
“Sanitasi yang baik adalah fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengungkapkan, sebanyak 21.542 rumah tangga di wilayahnya hingga kini belum memiliki jamban atau akses sanitasi dasar yang layak.
Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membangun 5.328 unit jamban melalui program jambanisasi. Namun, angka kebutuhan yang masih tersisa menunjukkan bahwa intervensi harus terus diperkuat agar seluruh masyarakat dapat menikmati sanitasi yang layak.
Menurut Taj Yasin, persoalan sanitasi tidak bisa dipandang sebelah mata karena berkaitan langsung dengan berbagai indikator kesehatan, termasuk stunting. Saat ini, prevalensi stunting di Jawa Tengah tercatat sebesar 9,77 persen atau sekitar 188.533 balita.
“Pembangunan jamban dan penyediaan akses air bersih menjadi konsentrasi kami untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujarnya di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (22/4/2026).***
