WARTA NASIONAL – Proses tender Pembangunan Lanjutan Rumah Sakit Tipe D Randudongkal Tahap III di Kabupaten Pemalang menuai sorotan setelah terjadi perubahan penetapan pemenang lelang.
PT Kartikasari Manunggal Putra, yang sebelumnya telah diumumkan sebagai pemenang, menyatakan keberatan usai statusnya dibatalkan dan digantikan oleh perusahaan lain.
Berdasarkan pengumuman panitia Kelompok Kerja (Pokja) pada 10 Juli 2026, PT Kartikasari Manunggal Putra ditetapkan sebagai pemenang tender dengan nilai penawaran sebesar Rp39.579.846.868,96.
Namun, beberapa hari kemudian panitia Pokja mengeluarkan hasil evaluasi lanjutan yang membatalkan penetapan tersebut dan menetapkan PT Majapahit Astabaja sebagai pemenang baru dengan nilai penawaran Rp42.310.464.454,57.
Perubahan keputusan itu memicu protes dari PT Kartikasari Manunggal Putra. Perusahaan menilai proses evaluasi yang dilakukan pada 11–15 Juli 2026 tidak berjalan sebagaimana mestinya dan menimbulkan sejumlah pertanyaan.
Direktur Utama PT Kartikasari Manunggal Putra, Budhi Pratikno, mengaku kecewa atas keputusan Pokja yang menggugurkan perusahaannya setelah sebelumnya dinyatakan sebagai pemenang.
“Sangat tidak masuk akal dan mengada-ada alasan digugurkannya kami sebagai pemenang tender lalu memenangkan perusahaan lain yang nilai penawarannya lebih tinggi,” ujar Budhi Pratikno dalam keterangan pers, pada Sabtu (18/7/2026).
Menurut Budhi, perusahaan dinyatakan gugur karena dua personel yang diajukan, yakni Yuni Puspitasari selaku Manajer Keuangan dan Dorri Indrapamungkas Susanto sebagai Ahli K3 Konstruksi, dinilai masih tercantum pada paket pekerjaan lain, yakni Penataan Kawasan Strategis Pura Mangkunegaran Surakarta.
Budhi membantah alasan tersebut. Ia menegaskan kedua personel tersebut telah diajukan untuk diganti pada proyek di Surakarta, bahkan surat pengajuan pergantian personel telah diterima Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada 13 Juli 2026.
“Dua personel kami sudah diajukan pergantian dan telah dibahas dalam rapat pra-kontrak Paket Penataan Kawasan Strategis Pura Mangkunegaran,” jelasnya.
Ia juga mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur bahwa apabila personel yang sama diajukan pada beberapa paket pekerjaan, Pokja seharusnya melakukan klarifikasi penempatan personel sebelum mengambil keputusan.
Budhi mengaku hingga penetapan pemenang baru dilakukan, pihaknya tidak pernah menerima undangan klarifikasi dari Pokja.
Selain itu, ia menegaskan PT Kartikasari Manunggal Putra juga belum menandatangani kontrak pada proyek Penataan Kawasan Strategis Pura Mangkunegaran sehingga menurutnya tidak ada dasar untuk menyatakan personel tersebut tidak tersedia.
Atas dasar itu, PT Kartikasari Manunggal Putra meminta Pokja meninjau kembali hasil evaluasi dan melakukan evaluasi ulang terhadap proses tender Pembangunan Lanjutan Rumah Sakit Tipe D Randudongkal Tahap III.
Apabila keberatan tersebut tidak memperoleh tanggapan, perusahaan menyatakan akan menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.***
