Menu

Mode Gelap
Harpelnas 2026, Dirut Perumda Tirta Mulia Pemalang Turun Langsung Temui Pelanggan dari Rumah ke Rumah Sekda Pemalang Soroti Anggaran Perubahan 2026, OPD Diminta Utamakan Program Berdampak Menjaga Denyut Ekonomi Pesisir Pemalang, BRILink Dekatkan Layanan Keuangan di TPI Tanjungsari Semarak Hari Pelanggan Nasional 2026, BRI Unit Taman Hadirkan Pelayanan Bernuansa Budaya Masa Pengabdian Berakhir, KKN MIT Ke-22 Posko 103 Resmi Ditarik dari Desa Karangrowo POPDA Jateng 2026 Cabor Tenis Meja Resmi Dibuka, PTMSI Dorong Lahirnya Atlet Muda Berprestasi

Daerah

Mohammad Saleh Ingatkan SPMB SMA/SMK Negeri Jateng 2026 Harus Objektif dan Transparan

badge-check


					Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh Perbesar

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh

WARTA NASIONAL – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mengingatkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri Tahun Ajaran 2026/2027 harus berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel guna menjamin rasa keadilan bagi seluruh calon peserta didik.

Menurutnya, proses penerimaan siswa baru merupakan tahapan penting yang selalu menjadi perhatian masyarakat setiap tahun. Karena itu, seluruh mekanisme seleksi harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta mengedepankan prinsip integritas.

“SPMB harus dilaksanakan secara objektif, terbuka, dan akuntabel sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap proses penerimaan siswa baru,” ujar Saleh di Kota Semarang.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah resmi memulai pelaksanaan SPMB SMA/SMK Negeri Tahun Ajaran 2026/2027 dengan menyediakan sebanyak 231.724 kursi bagi calon peserta didik. Daya tampung tersebut tersebar dalam 6.442 rombongan belajar (rombel) di berbagai SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah.

Meski demikian, jumlah kursi yang tersedia baru mampu menampung sekitar 40,83 persen dari total lulusan SMP sederajat di Jawa Tengah yang mencapai sekitar 567.500 siswa.

Melihat keterbatasan daya tampung sekolah negeri tersebut, Saleh menegaskan pentingnya pengawasan ketat selama proses seleksi berlangsung agar tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.

“Karena jumlah kursi sekolah negeri masih terbatas, maka proses seleksi harus berjalan adil dan profesional tanpa intervensi maupun praktik titipan,” tegasnya.

Selain itu, ia meminta pemerintah daerah memastikan seluruh informasi terkait jadwal, jalur penerimaan, persyaratan, hingga hasil seleksi dapat diakses masyarakat secara terbuka dan mudah dipahami.

Menurut Ketua DPD Golkar Jawa Tengah itu, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus mencegah kesalahpahaman maupun potensi pelanggaran aturan selama proses penerimaan peserta didik baru.

“Semua pihak harus menjaga integritas pelaksanaan SPMB agar tidak ada praktik yang merugikan masyarakat maupun calon siswa,” katanya.

Saleh juga mengimbau para orang tua dan calon peserta didik untuk memahami mekanisme SPMB dengan baik serta tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan melalui jalur tertentu.

“Dalam pelaksanaan SPMB tahun ini, yang paling penting adalah memastikan proses penerimaan berjalan bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan pendidikan,” pungkasnya.***

Baca Lainnya

Sekda Pemalang Soroti Anggaran Perubahan 2026, OPD Diminta Utamakan Program Berdampak

7 September 2026 - 12:37 WIB

Semarak Hari Pelanggan Nasional 2026, BRI Unit Taman Hadirkan Pelayanan Bernuansa Budaya

4 September 2026 - 15:02 WIB

Semarak Hari Pelanggan Nasional 2026, BRI Unit Taman Hadirkan Pelayanan Bernuansa Budaya

Wakil Ketua DPRD Pemalang Aris Ismail Soroti Keluhan Atlet POPDA, Minta Hak Peserta Dipastikan

2 September 2026 - 14:44 WIB

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang H. Aris Ismail, SAP

Pilkades Danasari 2026: Lima Bakal Calon Sudah Serahkan Berkas Pendaftaran

1 September 2026 - 20:05 WIB

Ratusan Warga Wanarejan Selatan Ikuti Jalan Sehat HUT ke-81 RI, Ini Pesan Plt Bupati Pemalang

30 Agustus 2026 - 15:10 WIB

Trending di Daerah