Menu ✖

Mode Gelap
RTH Bumiayu Mangkrak, Di Mana Keseriusan Pemkab dan DPRD Brebes? Fraksi Golkar DPRD Pemalang Ikuti Rakornis Nasional 2026 di Bandung, Perkuat Konsolidasi Pemenangan Pemilu Datangi Keluarga Korban Bullying di Pemalang, MY Esti Wijayati Dorong RUU Sisdiknas Bakal Diperkuat Tring! Pegadaian Tembus 7,5 Juta Pengguna, Aries Aviani Dorong Literasi Digital Kasus Dugaan Perundungan Siswa SD di Pemalang, DP3AKB Jateng Langsung Bergerak Doni Akbar Sambangi Rumah Korban Perundungan di Pemalang, Desak Penanganan Serius

Daerah

Mohammad Saleh Ingatkan SPMB SMA/SMK Negeri Jateng 2026 Harus Objektif dan Transparan

badge-check


					Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh Perbesar

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh

WARTA NASIONAL – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mengingatkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri Tahun Ajaran 2026/2027 harus berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel guna menjamin rasa keadilan bagi seluruh calon peserta didik.

Menurutnya, proses penerimaan siswa baru merupakan tahapan penting yang selalu menjadi perhatian masyarakat setiap tahun. Karena itu, seluruh mekanisme seleksi harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta mengedepankan prinsip integritas.

“SPMB harus dilaksanakan secara objektif, terbuka, dan akuntabel sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap proses penerimaan siswa baru,” ujar Saleh di Kota Semarang.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah resmi memulai pelaksanaan SPMB SMA/SMK Negeri Tahun Ajaran 2026/2027 dengan menyediakan sebanyak 231.724 kursi bagi calon peserta didik. Daya tampung tersebut tersebar dalam 6.442 rombongan belajar (rombel) di berbagai SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah.

Meski demikian, jumlah kursi yang tersedia baru mampu menampung sekitar 40,83 persen dari total lulusan SMP sederajat di Jawa Tengah yang mencapai sekitar 567.500 siswa.

Melihat keterbatasan daya tampung sekolah negeri tersebut, Saleh menegaskan pentingnya pengawasan ketat selama proses seleksi berlangsung agar tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.

“Karena jumlah kursi sekolah negeri masih terbatas, maka proses seleksi harus berjalan adil dan profesional tanpa intervensi maupun praktik titipan,” tegasnya.

Selain itu, ia meminta pemerintah daerah memastikan seluruh informasi terkait jadwal, jalur penerimaan, persyaratan, hingga hasil seleksi dapat diakses masyarakat secara terbuka dan mudah dipahami.

Menurut Ketua DPD Golkar Jawa Tengah itu, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus mencegah kesalahpahaman maupun potensi pelanggaran aturan selama proses penerimaan peserta didik baru.

“Semua pihak harus menjaga integritas pelaksanaan SPMB agar tidak ada praktik yang merugikan masyarakat maupun calon siswa,” katanya.

Saleh juga mengimbau para orang tua dan calon peserta didik untuk memahami mekanisme SPMB dengan baik serta tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan melalui jalur tertentu.

“Dalam pelaksanaan SPMB tahun ini, yang paling penting adalah memastikan proses penerimaan berjalan bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan pendidikan,” pungkasnya.***

Baca Lainnya

Fraksi Golkar DPRD Pemalang Ikuti Rakornis Nasional 2026 di Bandung, Perkuat Konsolidasi Pemenangan Pemilu

12 Oktober 2026 - 15:41 WIB

Datangi Keluarga Korban Bullying di Pemalang, MY Esti Wijayati Dorong RUU Sisdiknas Bakal Diperkuat

10 Oktober 2026 - 21:23 WIB

Kasus Dugaan Perundungan Siswa SD di Pemalang, DP3AKB Jateng Langsung Bergerak

8 Oktober 2026 - 08:07 WIB

Doni Akbar Sambangi Rumah Korban Perundungan di Pemalang, Desak Penanganan Serius

6 Oktober 2026 - 09:40 WIB

Hadiri Upacara HUT ke-81 TNI di Makodim Pemalang, Aris Ismail: Bersatu, Berjuang, dan Mengabdi untuk Indonesia

5 Oktober 2026 - 10:24 WIB

Trending di Daerah