WARTA NASIONAL – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, dalam kunjungan kerja ke Desa Hardimulyo, Kabupaten Purworejo, Jumat (19/6/2026).
Kunjungan tersebut menjadi momentum peresmian Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sebagai bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke pelosok Indonesia.
Peresmian Program Lisdes dan BPBL merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan energi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat, terutama warga yang selama ini belum menikmati akses listrik secara memadai.
Dalam kesempatan itu, Mohammad Saleh menyampaikan apresiasinya terhadap langkah pemerintah pusat yang terus memperluas jangkauan elektrifikasi di berbagai daerah. Menurutnya, listrik bukan sekadar kebutuhan penunjang, melainkan hak dasar masyarakat yang harus dapat dinikmati secara merata tanpa membedakan wilayah.
“Kami sangat bersyukur masyarakat bisa menikmati listrik gratis dan bisa beraktivitas di malam hari tanpa harus nyalur listrik dari tetangga atau menggunakan senter lagi,” ujar Saleh.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah itu menegaskan DPRD Jawa Tengah siap mendukung penuh implementasi Program Lisdes agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas. Ia berharap seluruh desa di Jawa Tengah yang belum memperoleh layanan listrik optimal dapat segera terjangkau jaringan kelistrikan.
Menurut Saleh, hadirnya listrik akan membawa dampak besar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, mulai dari pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi desa.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa setelah delapan dekade Indonesia merdeka, masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di berbagai wilayah yang belum menikmati layanan listrik secara memadai.
Kondisi tersebut, kata Bahlil, menjadi perhatian serius pemerintah dan menjadi alasan utama percepatan Program Listrik Desa yang kini terus digencarkan.
“Ide program pemerataan ini muncul ketika saya berdiskusi dengan Bapak Presiden. Saya sampaikan bahwa masih ada ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik. Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat,” kata Bahlil.
Bahlil mengaku memiliki kedekatan emosional dengan persoalan elektrifikasi karena pernah merasakan hidup tanpa listrik saat kecil di Papua. Ia baru menikmati aliran listrik ketika duduk di bangku kelas enam sekolah dasar.
“Saya juga lahir tidak ada listrik. Belajarnya pakai lampu pelita. Karena itu saya tahu betul bagaimana rasanya hidup tanpa listrik,” ungkapnya.
Ketua Umum Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa akses listrik merupakan hak seluruh warga negara. Karena itu, pemerintah berkomitmen memastikan masyarakat di desa, dusun, hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal memperoleh layanan energi yang layak.
Ia juga meluruskan anggapan bahwa keterbatasan akses listrik hanya terjadi di kawasan Indonesia Timur. Menurutnya, sejumlah wilayah di Pulau Jawa yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan pun masih terdapat permukiman yang belum sepenuhnya menikmati layanan listrik.
“Kita sering berpikir persoalan ini hanya terjadi di Papua atau wilayah timur. Faktanya, di Jawa pun masih ada dusun-dusun yang belum mendapatkan layanan listrik secara penuh,” tegasnya.
Melalui Program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik, pemerintah berharap seluruh masyarakat Indonesia dapat memperoleh akses energi yang merata sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup, mendorong aktivitas ekonomi, memperluas kesempatan belajar, serta mempercepat pembangunan desa secara berkelanjutan.***
