WARTANASIONAL.COM – Anggota DPD RI Jawa Tengah, Dr Abdul Kholik menekankan perlunya rencana pembangunan Jawa Tengah (Jateng) lebih terarah dan terintegrasi antara satu daerah dengan lainnya.
Hal ini dibutuhkan agar hasil pembangunan merata baik wilayah Jateng Selatan (Jasela), Jateng Utara, dan Jateng Timur tumbuh dan berkembang dan tidak terjadi ketimpangan.
Hal ini disampaikan oleh Senator kelahiran Cilacap itu saat menghadiri Pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 di Gedung Gradhika Bhakti Praja Komplek Gubernuran Semarang, Selasa (11/2/2025).
“DPD RI hari ini mengapresiasi untuk capai-capaian yang tadi luar biasa pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang turun sampai satu digit, target yang sudah lama, turun dibawah 2 digit,” ujar Abdul Kholik.
Pada kesempatan tersebut, Abdul Kholik menyinggung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di Jateng yang disampaikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), terutama terkait rencana pengembangan kawasan ekonomi Keburejo (Kebumen Purworejo) di Jateng bagian Selatan.
Ia menekankan semestinya RPJMN tersebut mencakup keseluruhan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayah Selatan yang mencakup Barlimascakebpurwo (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonosobo). Daerah ini disebut sebagai Jawa Tengah Selatan (JASELA) yang memiliki tiga potensi besar, yaitu agro, maritim dan pariwisata,” kata Kholik.
Menanggapi usulan Senator DPD RI, Deputi Regional Kementerian PPN/Bappenas, Jayadi mengapresi dan mendukung usulan tersebut. Bappenas pun mengakui bahwa selama ini memang terjadi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Jateng.
“Pada dasarnya kami mengapreasi apa yang tadi sudah disampaikan pemangku kepentingan pembangunan di Jawa Tengah. Kami mengucapkan terima kasih tadi sudah diingatkan oleh DPD. Bappenas di kedeputian pembangunan kewilayahan, isu Provinsi Jawa Tengah dari lima tahun yang lalu mungkin sama dengan isu lima tahun ke depan, adalah isu masalah ketimpangan di wilayah selatan tengah dengan wilayah jateng bagian utara,” ujar Jayadi.
Menurut Jayadi, akibat ketimpangan pembangunan menyebabkan di wilayah Selatan Jateng rata-rata angka kemiskinan tinggi dan daya saing sumber daya manusia (SDM) serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nya relatif rendah.
Lebih lanjut menurut Jayadi, Bappenas akan menindaklanjuti agar pengembangan konektivitas di wilayah selatan akan direncanakan tidak hanya Selatan Jateng, tapi juga mencakup Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur. ***
