WARTA NASIONAL – Kabupaten Pemalang saat ini sedang mengajukan usulan untuk mendapat porsi pembangunan rumah dalam Program Nasional Tiga Juta Rumah.
Hal ini disampaikan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro usai mengikuti rapat koordinasi teknis perumahan pedesaan yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), secara daring dan luring di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Program 3 juta rumah seluruh Indonesia dan InsyaAllah ini Kabupaten Pemalang bisa mendapat porsi yang lumayan cukup sedang kita ajukan nanti secara teknis kita bahas lebih lanjut bersama kabupaten lain,” ungkap Anom, Selasa (29/4/2025).
Lebih lanjut dikatakan, untuk mendukung usulan itu saat ini pihaknya telah melakukan koordinasi bersama kabupaten lain dan melakukan identifikasi lahan yang siap dibangun untuk program tiga juta rumah tersebut.
Tidak hanya itu, Pemkab juga akan melakukan identifikasi terkait rumah yang tidak layak huni (RTLH) dan juga pembangunan rumah baru dan juga lahan – lahan yang bisa digunakan untuk mendukung program Nasional itu.
Senada dengan itu Plt. Kadisperkim Joko Tri Asmoro menyampaikan, pihaknya sudah mengidentifikasi untuk RTLH yang dibangun kemudian juga rumah – rumah rawan bencana dan pembangunan rumah baru dikawasan kumuh.
“Nantinya anggaran sebagian dari APBD, dari provinsi dan juga proposal ke Kementerian” ungkapnya.
Sementara Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah saat membuka kegiatan tersebut mengatakan Presiden Prabowo menugaskan Kementerian PKP agar membenahi persoalan perumahan dan kawasan permukiman. Prabowo juga meminta pada saat menjalankannya harus berdasarkan data yang sama.
“Bapak Presiden menekankan sekali, kita bekerja dengan data yang sama. Data itu penting, salah data, salah penanganan. Makanya Presiden buru-buru membuat inpres satu data. Ajak BPS duduk bareng bikin forum satu data daerah agar kita punya data,” kata Fahri.
Kemudian, Fahri mengatakan salah satu persoalan yang ditemukan adalah banyak anggaran di pedesaan yang tidak dialokasikan untuk program perumahan.
“Maka dana desa saya cek itu, hampir tidak ada alokasinya untuk rumah. Maka dari itu, kita bicara di daerah soal penyatuan data, alamatnya kita bisa bikin jelas. Supaya keterlibatan negara semakin riil dan konkret,” ungkapnya.
Dalam acara ini hadir pula Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Sekretaris Umum Yayasan Buddha Tzu Chi Hong Tjhin, hingga Presiden Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk dan Plt. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pemalang (Disperkim) Joko Tri Asmoro.***
