WARTA NASIONAL – Anggota Komisi A DPRD Pemalang Bidang Pemerintahan, Heru Kundhimiarso meminta agar Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro segera melakukan reformasi birokrasi dengan merombak “kabinet” melalui mutasi, rotasi atau rolling jabatan di Pemerintah Kabupaten Pemalang.
“Perombakan kabinet ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas kerja dan layanan prima kepada masyarakat (public of service), peningkatan kesejahteraan rakyat dan percepatan pembangunan di segala lini,”
Mantan aktivis pendiri Pusat Informasi dan Kajian Kebijakan Publik (PUSKAPIK) ini menilai, saat ini banyak pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang posisinya tidak sesuai pada porsi atau kurang memahami dan menjiwai tugas masing-masing.
Jika terus dipertahankan, dikhawatirkan pimpinan OPD dan perangkatnya sudah dinilai kurang mampu, akan menghambat percepatan pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat akan gagal total.
Diharapkan, diawal masa jabatannya dapat dioptimalkan dengan membuat gebrakan mendasar yakni melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh dan objektif terhadap pemangku jabatan di kabinetnya. Karena, perombakan “kabinet” diharapkan menjadi lokomotif perubahan birokrasi.
Sebagai kontrol sosial, DPRD tentu berkewajiban melakukan evaluasi dan menyampaikan second opinion (rekomendasi) untuk bupati. Ini bukan menjustifikasi, tapi lebih merupakan hasil monitoring dan kajian dari masyarakat kepada kepala daerah agar Pemkab Pemalang tidak mengalami stagnan dalam menjalankan program kerjanya.
Kundhi mengingatkan agar ke depan bupati tidak lagi memakai orang-orang yang hanya laporan ABS (Asal Bapak Senang), tidak visioner, profesional, dan tidak punya program jelas. Untuk itu, sudah saatnya, para pejabat yang tidak punya prestasi dan dedikasi harus diganti dengan pegawai yang kapabel, profesional dan kompetitif.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Pemalang, Heriyanto. Ia menilai bahwa Heriyanto tidak mampu mengoordinasikan kinerja OPD dengan baik, yang berdampak pada lambannya penanganan berbagai masalah di Pemalang.
“Sekda tidak mampu mengoordinir pimpinan OPD. Antara satu dinas teknis dengan dinas teknis yang lain yang saling berkaitan terutama dalam penanganan sampah sama sekali tidak ada koordinasi. Sehingga ini menjadi kacau,”
Menurut Kundhi, lambannya kinerja Sekda dan OPD dalam menangani persoalan daerah menggambarkan adanya masalah mendalam dalam birokrasi Kabupaten Pemalang.
“Sudah saatnya ada pembenahan besar-besaran dalam struktur birokrasi Pemalang untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.***
