WARTA NASIONAL – Sejumlah kiai dan ulama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Musyawarah Nasional Ulama’il Ka’bah di Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlan (PPFF), Semarang, Sabtu (17/10/2026).
Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi untuk mengevaluasi kepemimpinan DPP PPP di bawah H.M. Mardiono sekaligus membahas masa depan partai menjelang Pemilu 2029.
Pertemuan dihadiri ulama dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, dan Kalimantan.
Di antaranya KH. Abdullah Ubab Maimoen Zubeir, KH. Musthofa Aqil Siraj, Habib Ahmad Idrus Al-Habsyi, KH. Muhsin Nurhadi, KH. Haris Sodaqoh, KH. Muslih ZA, KH. Mursyid Qori, serta KH. Fadlolan Musyaffa’ selaku tuan rumah.
Sejumlah kader dan fungsionaris PPP dari berbagai daerah juga turut hadir.
KH. Abdullah Ubab Maimoen Zubeir mengatakan, pertemuan tersebut merupakan komunikasi ketiga yang dilakukan sejak menjelang Muktamar X PPP.
Menurutnya, konsolidasi diperlukan untuk membicarakan arah perjuangan PPP sebagai partai Islam serta merumuskan langkah mengembalikan keterwakilan partai di DPR RI pada Pemilu 2029.
Sementara itu, KH. Fadlolan Musyaffa’ menjelaskan, Muktamar X PPP pada 27 September 2025 telah menetapkan H. Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum.
Namun, Menteri Hukum kemudian menerbitkan SK Nomor M.HH-14.11.02 Tahun 2025 tertanggal 1 Oktober 2025 yang mengesahkan H.M. Mardiono sebagai Ketua Umum.
Setelah muncul penolakan dari sejumlah pengurus wilayah dan cabang, proses rekonsiliasi menghasilkan SK Nomor M.HH-15.AH.11.02 Tahun 2025 tertanggal 6 Oktober 2025 yang menempatkan Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum.
Menurut KH. Fadlolan, kepemimpinan selama setahun terakhir perlu dievaluasi, terutama menyangkut pemberhentian sejumlah pengurus daerah yang dinilai tidak mencerminkan semangat musyawarah dan rekonsiliasi.
Melalui musyawarah tersebut, para kiai dan ulama mendesak DPP PPP mengevaluasi kepemimpinan Mardiono. Mereka juga meminta Menteri Hukum mencabut SK pengesahan Mardiono dan menerbitkan keputusan baru sesuai hasil Muktamar X PPP, yakni menetapkan kembali Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum.
KH. Fadlolan menegaskan, evaluasi kepemimpinan dinilai penting untuk memperkuat konsolidasi internal, menjaga persatuan kader, dan mengembalikan PPP sebagai wadah perjuangan umat Islam.
Dengan pembenahan organisasi dan penyatuan langkah, PPP diharapkan mampu memperkuat kembali dukungan masyarakat serta merebut keterwakilan di DPR RI pada Pemilu 2029.***
