WARTA NASIONAL – Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menyampaikan keprihatinannya atas kasus hukum yang menimpa Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.
Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi bahan introspeksi bagi seluruh kader Partai Golkar agar senantiasa menjaga integritas dan amanah yang diberikan masyarakat.
“Kami dari Golkar Jawa Tengah merasa prihatin atas kasus yang menimpa Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro. Ini menjadi introspeksi bagi kami dan seluruh kader Partai Golkar,” ujar Wakil Ketua DPRD Jateng itu kepada wartanasional.com pada Jumat 31 Juli 2026.
Ia menegaskan, Partai Golkar menghormati proses hukum yang saat ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Karena itu, partainya memilih menyerahkan sepenuhnya proses penanganan perkara kepada lembaga antirasuah tersebut.
“Terkait proses hukum, kami mengikuti saja apa yang sedang berjalan di KPK. Kami menghormati seluruh proses hukum yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Menurut Saleh, kasus tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kader Partai Golkar, khususnya mereka yang mendapat amanah sebagai kepala daerah maupun pejabat publik.
Ia berharap setiap kader selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Semoga ke depan tidak ada lagi kasus yang menimpa kader Golkar.
Ini menjadi evaluasi bagi kami agar seluruh kader lebih berhati-hati dalam menjalankan amanah dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Saleh menambahkan, Partai Golkar tetap berkomitmen menghormati asas praduga tak bersalah dan mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, serta berkeadilan.
Menurutnya, seluruh kader harus menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Sebagai informasi, Anom Widiyantoro bersama Nurkholes merupakan pasangan calon yang diusung Partai Golkar bersama partai-partai koalisi pada Pilkada Kabupaten Pemalang 2024.
Pasangan tersebut berhasil memenangkan kontestasi dan kemudian resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pemalang periode 2025–2030.
Pernyataan Ketua DPD Golkar Jawa Tengah tersebut menjadi sikap resmi partai di tingkat provinsi dalam menyikapi persoalan hukum yang tengah menjadi perhatian publik.
Golkar menegaskan akan menghormati seluruh proses yang berjalan di KPK sembari berharap kejadian serupa tidak kembali menimpa kader-kadernya di masa mendatang.***
