WARTA NASIONAL – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap memprioritaskan penyelesaian nasib 1.814 guru honorer meski dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran dan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurut Saleh, keterbatasan fiskal yang dialami pemerintah daerah tidak boleh mengurangi perhatian terhadap sektor pendidikan, khususnya terkait kesejahteraan dan kepastian status para tenaga pendidik yang selama ini berperan penting dalam proses belajar mengajar.
“Pendidikan merupakan sektor yang sangat strategis. Karena itu, meskipun ada efisiensi anggaran, nasib guru honorer harus tetap menjadi perhatian pemerintah,” ujar Saleh.
Ia menjelaskan, pemotongan dana TKD sebesar Rp1,5 triliun memang memengaruhi ruang fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun, menurutnya, pengelolaan anggaran tetap harus mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk layanan pendidikan.
Saleh menilai keberadaan guru honorer masih sangat dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran di berbagai sekolah di Jawa Tengah. Oleh sebab itu, ia meminta agar keterbatasan anggaran tidak sampai berdampak pada kualitas pendidikan.
“Jangan sampai keterbatasan anggaran berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Kebutuhan tenaga pendidik harus tetap menjadi prioritas,” tegas Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah tersebut.
Menurutnya, banyak guru honorer telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun dan memberikan kontribusi besar terhadap penyelenggaraan pendidikan di daerah. Karena itu, pemerintah daerah perlu terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari skema penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah.
Selain itu, Saleh juga mendorong agar proses penataan tenaga non-ASN di sektor pendidikan dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan masa pengabdian, kebutuhan sekolah, serta kompetensi masing-masing tenaga pendidik.
“Yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan guru di sekolah tetap terpenuhi, sementara para tenaga honorer yang selama ini mengabdi juga mendapatkan kepastian dan perhatian yang layak,” katanya.
Ia berharap pemerintah dapat menemukan formulasi terbaik sehingga kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada kualitas pendidikan maupun kesejahteraan guru honorer di Jawa Tengah.
“Kita semua tentu ingin pendidikan di Jawa Tengah terus maju. Karena itu, keberadaan dan masa depan guru honorer harus menjadi bagian dari perhatian bersama,” pungkas Saleh.***
