WARTA NASIONAL – Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah, Abdul Kholik, meminta Bupati Pati Sudewo untuk mengedepankan dialog dengan warga demi mencari titik temu setelah polemik kenaikan biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memicu protes dan akhirnya dibatalkan.
Kholik menegaskan, Pemerintah Daerah Pati saat ini menjadi sorotan berbagai pihak, mulai dari Gubernur Jawa Tengah, Kementerian Dalam Negeri, hingga Presiden Prabowo Subianto.
“Kami di DPD RI juga mendukung supaya aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah bisa kembali berkolaborasi untuk memajukan masyarakat Pati,” kata Kholik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/8).
Ia mengingatkan para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk tidak menaikkan pajak secara gegabah yang dapat memberatkan masyarakat, meski kondisi fiskal daerah cukup besar.
Menurutnya, setiap kebijakan fiskal sebaiknya disusun melalui dialog dengan masyarakat untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
“Misalnya, kenaikan pajak dilakukan secara proporsional untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat,” ujarnya.
Terkait tuntutan sebagian warga yang meminta Bupati Sudewo mundur, Kholik menegaskan mekanisme pemberhentian kepala daerah sudah diatur dalam Undang-Undang.
Namun ia lebih mendorong agar pemerintah dan masyarakat Pati bergandengan tangan untuk mendorong kemajuan daerah.
“Kita tunggu dari Pak Gubernur, kan nanti Pak Gubernur juga akan memberikan semacam pemantauan sebagai atasan atau wakil pemerintah pusat di daerah,” imbuhnya.
Diketahui, pada Rabu siang, ribuan warga Pati menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Alun-alun Kota Pati, tepat di depan pintu masuk Pendopo Kabupaten. Mereka menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya karena dinilai arogan.***
