WARTA NASIONAL – Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menegaskan pentingnya sinergitas antar seluruh komponen organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Penegasan tersebut dikatakannya saat memimpin Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027 di Ruang Rapat Benowo Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) setempat, Kamis (19/2/2026).
Menurutnya, forum ini menargetkan tiga tujuan utama, salah satunya memperkuat sinergi lintas sektor demi kepentingan yang lebih besar.
Ia menyampaikan bahwa sinergitas menuntut sikap tepo seliro, menahan ego sektoral, serta tidak memaksakan kehendak masing-masing organisasi perangkat daerah. Terlebih di tengah situasi kebencanaan, kolaborasi yang kompak dan guyub dinilai menjadi kunci dalam meringankan beban masyarakat terdampak.
“Dari kejadian bencana kemarin kita banyak belajar. Kalau dikerjakan bersama-sama, tentu yang mengalami bencana akan lebih ringan dan kita yang melaksanakan juga semakin kuat,” ujarnya.
Menurutnya, pengalaman menunjukkan bahwa saat bencana terjadi, respons cepat seringkali tidak didukung data operasional, posko, logistik, peralatan, sarana prasarana, serta SDM yang memadai. Oleh karena itu, aspek kebencanaan perlu diprioritaskan pada 2027 guna meminimalisir dampak sehingga program pembangunan tetap berjalan.
Bupati berharap ke depan seluruh perangkat daerah dapat lebih mengutamakan kepentingan besar dibanding kepentingan sektoral yang lebih kecil.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Pemalang Moh Sidik mengemukakan bahwa Forum Lintas Perangkat Daerah merupakan terapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Forum ini bertujuan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program antar perangkat daerah agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas nasional dan provinsi, serta aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang Kecamatan.
RKPD Tahun 2027, lanjutnya, menjadi landasan utama dalam penajaman arah kebijakan pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan.
Melalui forum ini, setiap perangkat daerah diharapkan aktif melakukan integrasi program sehingga seluruh rencana kerja benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian prioritas RKPD.
Forum tersebut juga menjadi momentum untuk memastikan rencana kerja tahun 2027 tidak disusun secara sektoral, melainkan membangun kolaborasi lintas urusan dan fungsi, dengan tetap berpedoman pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi serta hasil Musrenbang.***
