Oleh: Muhammad Farhan*
WARTA NASIONAL – Dalam negara hukum, keberadaan lembaga peradilan yang berintegritas merupakan prasyarat utama bagi tegaknya keadilan. Putusan pengadilan tidak hanya diukur dari aspek legalitasnya, tetapi juga dari integritas proses yang melahirkannya. Dalam konteks tersebut, pengawasan terhadap perilaku hakim menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan secara bermartabat dan bertanggung jawab.
Di Indonesia, mandat ini diemban oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Namun, dalam praktiknya, menjalankan fungsi pengawasan terhadap hakim bukanlah tugas yang sederhana. Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan ribuan hakim yang bertugas di berbagai pengadilan di seluruh daerah.
Kondisi geografis dan kompleksitas sistem peradilan tersebut menuntut adanya mekanisme yang memungkinkan pengawasan dilakukan secara efektif, responsif, dan dekat dengan dinamika peradilan di lapangan. Dalam konteks inilah keberadaan Kantor Penghubung Komisi Yudisial di daerah menjadi sangat strategis.
Sejak awal pembentukannya, Komisi Yudisial didesain sebagai lembaga negara yang berkedudukan di tingkat nasional. Fungsi pengawasan etik hakim dijalankan dari pusat dengan mekanisme penerimaan laporan masyarakat, analisis dugaan pelanggaran kode etik, serta koordinasi dengan lembaga peradilan. Akan tetapi, model pengawasan yang terlalu terpusat memiliki keterbatasan dalam menjangkau dinamika peradilan yang tersebar di berbagai daerah. Sebagian besar proses peradilan berlangsung di tingkat daerah, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara hingga pengadilan militer. Interaksi antara hakim, para pihak, dan masyarakat terjadi dalam ruang-ruang persidangan yang jauh dari pusat pemerintahan.
Oleh karena itu, jika pengawasan hanya dilakukan dari pusat, terdapat potensi keterlambatan dalam memperoleh informasi serta keterbatasan dalam memantau langsung praktik peradilan di lapangan. Kondisi tersebut mendorong lahirnya gagasan untuk memperkuat kehadiran Komisi Yudisial di daerah melalui pembentukan Kantor Penghubung. Kebijakan ini mulai diwujudkan sekitar tahun 2013–2014 sebagai langkah strategis untuk memperluas jangkauan pengawasan etik hakim sekaligus mendekatkan fungsi Komisi Yudisial dengan masyarakat.
Penghubung Komisi Yudisial di daerah pada awal revisi UU No 22 Tahun 2004 tentang KY di DPR harapannya menjadi kantor perwakilan di daerah, namun dalam dinamika pembahasannya akhirnya muncul nomenklatur Penghubung Komisi Yudisial, sehingga penghubung tidak memiliki struktur birokrasi penuh. Sebaliknya, kantor ini diposisikan sebagai perpanjangan tangan kelembagaan yang menjalankan fungsi koordinatif dan operasional dalam mendukung pengawasan etik hakim. Pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disebutkan bahwa ’’Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan’’.
Hal ini dapat memperkuat peran KY dalam rangka mendukung tugas Komisi Yudisial. Keberadaan PKY di daerah memiliki posisi yang strategis mengingat KY hanya berada di Ibu Kota Negara, sementara wilayah kerjanya meliputi hakim di seluruh lembaga peradilan di Indonesia yang jumlahnya 8.711 (delapan ribu tujuh ratus sebelas) orang pada Juni tahun 2025.
Didalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah disebutkan ada beberapa tugas dan wewenang yang diberikan kepada PKY, yaitu:
- Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- Melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup;
- Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, dan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial;
Peran Penghubung Komisi Yudisial selain diatas juga secara intensif membangun jaringan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah. Melalui aktivitas tersebut, Kantor Penghubung menjadi titik temu antara masyarakat, lembaga peradilan, dan Komisi Yudisial di tingkat pusat. Keberadaan Kantor Penghubung juga memperkuat dimensi partisipasi publik dalam pengawasan peradilan. Masyarakat tidak lagi menghadapi hambatan geografis atau administratif untuk menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim. Dengan adanya kantor penghubung di daerah, akses terhadap mekanisme pengawasan menjadi lebih terbuka dan inklusif.
Selain berfungsi sebagai kanal pengaduan masyarakat, Kantor Penghubung juga memiliki peran penting sebagai sumber informasi empiris mengenai dinamika peradilan di daerah. Aktivitas pemantauan persidangan yang dilakukan secara langsung memungkinkan diperolehnya gambaran yang lebih utuh mengenai praktik peradilan di lapangan. Informasi yang diperoleh dari pemantauan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas peradilan, seperti transparansi proses persidangan, profesionalitas hakim, hingga interaksi antara aparat peradilan dengan para pihak yang berperkara.
Data empiris tersebut menjadi bahan yang sangat berharga bagi Komisi Yudisial dalam merumuskan strategi pengawasan, menyusun rekomendasi kebijakan, serta memperkuat sistem pengawasan etik hakim secara nasional. Dengan kata lain, Kantor Penghubung tidak hanya menjalankan fungsi operasional, tetapi juga berkontribusi dalam proses pembentukan kebijakan pengawasan peradilan.
Peran Kantor Penghubung juga tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun ekosistem integritas dalam sistem peradilan. Pengawasan terhadap hakim tidak hanya bergantung pada mekanisme formal yang dijalankan oleh lembaga negara, tetapi juga pada partisipasi berbagai elemen masyarakat. Dalam praktiknya, Kantor Penghubung aktif membangun jejaring dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, media, serta komunitas hukum di daerah.
Melalui berbagai kegiatan seperti diskusi publik, sosialisasi kode etik hakim, dan literasi hukum, Kantor Penghubung turut mendorong terbentuknya kesadaran kolektif tentang pentingnya integritas peradilan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengawasan peradilan tidak semata-mata bersifat represif terhadap pelanggaran etik, tetapi juga bersifat preventif melalui pembangunan budaya integritas di lingkungan peradilan dan masyarakat.
Simbol Kehadiran Negara dalam Menjaga Integritas Peradilan
Di samping fungsi operasionalnya, Kantor Penghubung juga memiliki makna simbolik yang penting dalam sistem peradilan. Keberadaannya mencerminkan kehadiran negara dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip integritas dan etika peradilan dijaga hingga ke tingkat daerah. Dalam konteks ini, Kantor Penghubung menjadi representasi komitmen negara untuk memastikan bahwa setiap proses peradilan berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.
Keberadaan lembaga ini juga memberikan pesan bahwa pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman merupakan bagian integral dari upaya menjaga keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan. Melihat berbagai fungsi dan peran tersebut, tidak berlebihan jika Kantor Penghubung sering disebut sebagai backbone atau tulang punggung pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial di daerah. Tanpa keberadaan Kantor Penghubung, pengawasan terhadap perilaku hakim berpotensi menjadi terlalu sentralistik dan terbatas pada laporan yang masuk ke pusat.
Melalui Kantor Penghubung, fungsi pengawasan tidak hanya hadir secara normatif dalam regulasi, tetapi juga hadir secara nyata dalam dinamika peradilan di lapangan. Mereka menjadi garda terdepan yang memastikan bahwa prinsip integritas dan etika hakim tetap terjaga di tengah kompleksitas praktik peradilan. Pada akhirnya, keberadaan Kantor Penghubung menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman tidak dapat dilakukan secara terpusat semata.
Ia memerlukan kehadiran yang dekat dengan masyarakat, responsif terhadap dinamika lokal, serta mampu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Dalam kerangka itulah Kantor Penghubung memainkan peran penting dalam menjaga marwah peradilan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.***
*) Koordinator Penghubung KY Jateng
