WARTA NASIONAL – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mengapresiasi capaian kinerja pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen, selama satu tahun terakhir masa kepemimpinan mereka.
Menurut Saleh, secara umum kinerja pemerintahan menunjukkan hasil positif jika mengacu pada indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Meski demikian, ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Secara indikator, mayoritas target terpenuhi. Tantangan berikutnya adalah memastikan pemerataan capaian pembangunan di seluruh wilayah. Ini yang akan kami dalami lewat rapat komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujar Saleh saat menjadi pembicara dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Satu Tahun Kepemimpinan Luthfi–Yasin di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (23/2/2026).
Dalam forum tersebut, Saleh hadir bersama sejumlah narasumber lain, di antaranya Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli, serta akademisi sekaligus Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini.
Selain menyoroti pemerataan pembangunan, Saleh juga menekankan pentingnya kreativitas birokrasi dalam meningkatkan PAD. Menurutnya, strategi peningkatan pendapatan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pajak daerah, melainkan juga harus memaksimalkan pemanfaatan aset pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kita tidak bisa hanya bertumpu pada pajak. Aset daerah dan BUMD perlu dimaksimalkan agar bisa memberi kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” katanya.
Ia juga menyinggung polemik penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang sempat menuai keberatan dari masyarakat. Saleh menilai respons Gubernur Ahmad Luthfi cukup cepat dengan menerbitkan kebijakan diskon pajak melalui surat keputusan gubernur.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan kepemimpinan yang responsif terhadap aspirasi masyarakat, meski di sisi lain berpotensi berdampak pada indikator pendapatan daerah dalam RPJMD.
“Artinya Pak Luthfi cukup demokratis terkait dengan aspirasi masyarakat yang muncul. Walaupun nanti itu berdampak terhadap indikator dalam RPJMD yaitu pendapatan asli daerah,” terangnya.
Dari perspektif kebijakan publik, lanjut Saleh, diskon pajak dapat menjadi strategi fiskal yang efektif. Selain meringankan beban masyarakat di tengah tekanan ekonomi, kebijakan itu juga berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan daerah dapat tetap optimal.
“Bagi masyarakat, diskon memberikan rasa keuntungan. Ada pengurangan beban yang terasa signifikan, sehingga mendorong mereka untuk segera menyelesaikan kewajibannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Saleh juga memberikan catatan terkait pentingnya penguatan komunikasi publik dari kepemimpinan Luthfi–Yasin. Ia mencontohkan kehadiran Gubernur saat meninjau perbaikan jalan maupun penanganan bencana sebagai bentuk kepemimpinan yang langsung dirasakan masyarakat.
“Kriteria dalam menilai kepemimpinan itu bukan hanya berbasis data, tapi juga ada aspek humanisme. Saya usul, aktivitas yang seperti itu walaupun tidak suka harus tetap disampaikan,” kata Saleh.
Menurutnya, publikasi kegiatan melalui media sosial penting agar masyarakat mengetahui berbagai upaya pemerintah yang telah dilakukan.
“Karena sesuatu yang baik jika disampaikan dengan baik akan menjadi baik. Tapi sesuatu yang baik karena tidak pernah disampaikan, orang tahunya tidak baik. Jadi menurut saya ini penting, media sosial itu suatu sunatullah,” pungkasnya.***
