WARTA NASIONAL – Dalam upaya memperkuat peran kader penyuluh di tingkat desa dan menjembatani kebutuhan riil masyarakat bawah, Himpunan Kader Penyuluh Indonesia (HIKAPINDO) Kabupaten Pemalang mengadakan audiensi dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kabupaten Pemalang.
Pertemuan yang berlangsung di ruang Fraksi PKS ini menjadi momentum penting bagi para penyuluh untuk menyuarakan aspirasi dan harapan mereka kepada wakil rakyat, pada Selasa 3 Juni 2025.
Hadir dalam audiensi tersebut enam orang perwakilan HIKAPINDO, yakni Ade Lugiantoro, Khoirokhtun, Apri, Siti Nur Rochmah, Sutinah, dan Casriyah. Mereka merupakan pengurus HIKAPINDO dari tingkat provinsi maupun kabupaten yang selama ini aktif dalam penyuluhan sosial kemasyarakatan. Audiensi diterima langsung oleh Ketua FPKS DPRD Kabupaten Pemalang, dr. Irma Suryani Widyastuti, dan Sekretaris Fraksi, Daliwan, S.Pd.
Dalam sambutan pembuka, HIKAPINDO memperkenalkan diri sebagai organisasi kader penyuluh yang menjadi garda depan dalam membantu pemerintah menjalankan program-program penyuluhan di tingkat akar rumput.
Namun, meskipun berperan penting, para penyuluh ini masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan tugasnya. Salah satunya adalah minimnya dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya dalam hal penyediaan sarana dan prasarana kerja.
“Kami merasakan fasilitas yang minim dari OPD terkait untuk menunjang tugas pokok dan fungsi kader penyuluh di tingkat desa,” ungkap Ade Lugiantoro, menyampaikan kegelisahan yang dirasakan rekan-rekannya.
Keluhan ini diperkuat oleh pernyataan Casriyah, yang menyoroti peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai bagian dari HIKAPINDO. Ia menjelaskan bahwa PSM memiliki peran strategis dalam mendampingi warga yang membutuhkan rujukan layanan kesehatan ke rumah sakit tingkat lanjut.
“PSM berperan penting di desa, terutama ketika ada warga yang perlu rujukan ke RSUD atau rumah sakit lainnya,” katanya.
Isu lain yang disoroti dalam audiensi ini adalah kebutuhan mendesak akan pengadaan mobil ambulance desa. Sutinah mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Pemalang memprioritaskan pengadaan ambulance bagi desa-desa yang sama sekali belum memilikinya.
“Mohon agar pengadaan mobil ambulance desa diprioritaskan untuk desa yang belum memiliki sama sekali. Ini sangat vital dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat,” pintanya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua FPKS, dr. Irma Suryani Widyastuti menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasi para kader penyuluh. Menurutnya, peran mereka sangat besar dalam membantu masyarakat, terutama di tengah kondisi keterbatasan yang ada.
“Kami sangat menghargai perjuangan dan pengorbanan bapak ibu penyuluh yang telah bekerja dengan ikhlas, meski insentif dan dukungan fasilitas masih terbatas. FPKS siap menindaklanjuti aspirasi ini,” kata dr. Irma.
Ia menambahkan bahwa program pengadaan mobil ambulance desa memang telah menjadi perhatian pemerintah daerah, namun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
Sekretaris FPKS, Daliwan, S.Pd, turut memberikan apresiasi dan semangat kepada para penyuluh. Dalam ungkapan khasnya, ia menekankan bahwa menjadi penyuluh di desa bukan hanya soal kepintaran, tetapi juga tentang keikhlasan dan ketulusan.
“Kader penyuluh itu tidak cukup hanya pinter, tapi juga kudu kober lan bener. Kober itu artinya mau meluangkan waktu, dan bener itu dalam artian niat dan langkahnya lurus untuk kebaikan,” ujarnya.
Audiensi kader Penyuluh dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kabupaten Pemalang, pada Selasa 3 Juni 2025.
Audiensi ini tak hanya membahas keluhan, namun juga membuka harapan baru untuk menjalin kemitraan antara HIKAPINDO dan FPKS dalam memperkuat pembangunan desa. Para kader HIKAPINDO menekankan pentingnya sinergi antara organisasi penyuluh, pemerintah, dan lembaga legislatif untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
HIKAPINDO juga menyoroti peran strategis lembaga-lembaga layanan dasar seperti Posyandu dan PAUD dalam membentuk generasi yang sehat dan cerdas sejak dini. Menurut mereka, keberadaan Posyandu dan PAUD bukan hanya penting untuk kesehatan ibu dan anak, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat.
“Kami berharap ada dukungan nyata untuk menguatkan fungsi Posyandu dan PAUD, agar pelayanan dasar di desa semakin baik dan berkelanjutan,” ujar Siti Nur Rochmah dalam sesi diskusi.
FPKS menegaskan komitmennya untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. “Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk komunikasi dan kolaborasi. Bila ada kendala di lapangan, silakan sampaikan. Kami siap menjembatani dengan OPD maupun langsung dengan Bapak Bupati,” tegas dr. Irma.
Audiensi ini menjadi langkah awal yang penuh harapan. Sinergi antara HIKAPINDO dan Fraksi PKS DPRD Kabupaten Pemalang diharapkan akan terus berlanjut, tidak hanya dalam bentuk pertemuan formal, tetapi juga dalam kerja-kerja nyata di lapangan. Kesejahteraan masyarakat desa, yang menjadi tujuan bersama, hanya bisa tercapai melalui kolaborasi yang solid, komunikasi yang terbuka, dan kepedulian yang tulus dari semua pemangku kepentingan.
Sebagaimana disampaikan dalam penutup oleh Ade Lugiantoro, “Kami tidak ingin sekadar menyampaikan keluhan. Kami datang untuk mengajak bersama-sama membangun desa dari bawah, demi Pemalang yang lebih baik.”
Dengan semangat itu, HIKAPINDO dan FPKS telah menunjukkan bahwa harapan akan perubahan bukan hanya mungkin, tapi sedang diperjuangkan — langkah demi langkah.***
