WARTA NASIONAL – Persoalan ekonomi masih menjadi isu paling mendesak yang harus diselesaikan publik di tengah tingginya tingkat kepuasan publik terhadap 16 bulan jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mencapai 79,2%.
Direktur Indekstat, Ali Mahmudin, S.Kpm., memaparkan bahwa sebanyak 63,8 persen responden dengan tegas menyatakan permasalahan ekonomi adalah isu paling mendesak yang harus segera diselesaikan oleh pemerintahan saat ini. Angka ini jauh mengungguli persoalan sosial keamanan (10,8%), politik hukum (10,8%), pendidikan (5,3%), dan pertanian (3,2%).
“Jika kita bedah lebih dalam, ada tiga isu teratas yang sangat mengakar di masyarakat. Pertama, sulitnya mencari pekerjaan atau banyaknya pengangguran di angka 19,7 persen. Kemudian disusul oleh meningkatnya angka kemiskinan sebesar 19,6 persen, dan mahalnya harga kebutuhan pokok seperti BBM dan sembako sebesar 15,2 persen,” terang Ali Mahmudin dalam paparan hasil survei nasional bertajuk “Evaluasi Kinerja Pemerintah & Program Kerja Prabowo-Gibran” yang dirilis oleh Indekstat Konsultan Indonesia, Sabtu (21/02).
Menurut Ali persoalan lapangan pekerjaan dan tingginya angka pengangguran ini bukanlah hal baru, melainkan pekerjaan rumah (PR) utama yang terus berlanjut sejak era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf pada periode 2019-2024 lalu.
“Permasalahan yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan pengangguran masih menjadi PR utama bagi pemerintah, bahkan sejak era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf pada periode 2019-2024 lalu” Kata Ali Mahmudin.
Meski demikian, Ali menyampaikan Selama 16 Bulan memegang pemerintahan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama 16 bulan terakhir menembus angka 79,2 persen. Selain itu, setidaknya 4 dari 8 program kerja Prabowo-Gibran mendapatkan tingkat awareness yang cukup baik dari responden.
“Program kerja tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis atau MBG (95,2%), BLT Kesra (82,4%), Cek Kesehatan Gratis (69,6%), dan Koperasi Merah Putih (51%)” rinci Ali.
Titik Terang: Pemagangan Nasional Catat Kinerja Tertinggi
Meski dihantui isu pengangguran, pemerintah bukannya tanpa upaya. Indekstat membedah tingkat kepentingan, kinerja, dan kepuasan masyarakat terhadap program-program pemerintah secara komposit. Hasilnya, program yang menyasar langsung pada penyiapan tenaga kerja justru mendapat apresiasi tertinggi.
“Kinerja program tertinggi diraih oleh Pemagangan Nasional dengan skor 80,24. Program ini juga meraih tingkat kepuasan paling tinggi dengan skor 80,86. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat haus akan program yang bisa langsung menjembatani mereka ke dunia kerja,” papar Ali.
Tidak hanya itu, Ali menyampaikan skor kepentingan program paling tinggi adalah Cek Kesehatan Gratis (75,19) dan Sekolah Unggul (73,46).
Ali juga menjelaskan untuk program unggulan lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki awareness hingga 95,2 persen, masyarakat menuntut adanya evaluasi substantif. Tuntutan evaluasi serupa juga dialamatkan pada program Swasembada Pangan Nasional dan Program Peningkatan Gaji Guru.
“Terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi dari program kerja Prabowo-Gibran yang dilihat dari aspek substantif dan prosedural dimana program MBG, Swasembada Pangan Nasional, dan Program Peningkatan Gaji Guru berada dalam program dengan aspek substantif yang paling dipertahankan, namun secara simultan mendapat tuntutan evaluasi yang tinggi” jelas Ali.
Sementara itu, Ali juga mengungkapkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra, yang diharapkan menjadi bantalan ekonomi masyarakat bawah, mendapat sorotan pada aspek prosedural. Publik mendesak adanya evaluasi terkait kejelasan informasi serta prosedur pendataan dan verifikasi penerima agar lebih tepat sasaran.
Optimisme Publik Tetap Terjaga
Secara keseluruhan, Ali memaparkan di balik jeratan masalah ekonomi, masyarakat tetap menaruh harapan besar. Survei Indekstat mencatat persepsi kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran menyentuh skor 79,2 persen.
Tingkat kepuasan tertinggi untuk kategori sangat puas/puas berada di wilayah Kalimantan (96,66%), wilayah Sulawesi (95,28%), dan wilayah Maluku-Papua (93,16%). Sementara itu, wilayah lain menunjukkan angka yang masih cukup baik, yaitu wilayah Jawa (88,97%), wilayah Sumatera (86,72%), dan wilayah Bali-Nusa (85,76%).
Sedangkan dalam tingkat keyakinan masyarakat, Ali menyatakan “Mayoritas masyarakat, yakni sebesar 82,6 persen responden, menyatakan yakin dan sangat yakin bahwa pemerintah pusat saat ini berada pada jalur yang tepat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik” ungkap Ali.
“Angka ini menunjukkan optimisme dari Indonesia Timur sangatlah tinggi untuk kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran. Optimisme publik terhadap masa depan Indonesia menunjukkan tren yang sangat kuat. Mayoritas masyarakat menilai pemerintah pusat saat ini berada pada jalur yang tepat dalam membawa Indonesia ke arah yang lebih baik” tutur Ali.
Lebih lanjut Ali menyampaikan di sektor kementerian yang membidangi urusan perekonomian negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil memperoleh penilaian kinerja tertinggi di angka 36,3 persen, sejalan dengan tingginya apresiasi terhadap kinerja Menteri Purbaya Yudhi Sadewa (45,4%).
Sementara itu, dalam sektor lembaga hukum, Ali mengungapkan kepercayaan tertinggi diperoleh Mahkamah Agung (MA) dengan persentase sebesar 82,1% dan kepercayaan terendah diperoleh Kepolisian RI dengan persentase sebesar 62,9%.
” Indekstat juga mencatat kepuasan tertinggi diperoleh Mahkamah Agung (MA) dengan skor 76,5% dan terendah Polri di angka 53,9%” kata Ali.
Sebagai informasi, pengumpulan data survei Indekstat ini dilakukan pada rentang 11–25 Januari 2026 yang melibatkan 1.200 responden berusia 17 tahun ke atas di 38 provinsi secara proporsional. Survei ini memiliki tingkat toleransi kesalahan atau margin of error (MoE) sebesar 2,9 persen.***
