WARTA NASIONAL – Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Jawa Tengah bersinergi dengan Fraksi Golkar DPR RI memperjuangkan aspirasi driver online agar bisa masuk dalam RUU Transpsortasi Online yang sekarang Tengah digodog Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Rombongan para driver online dari Jawa Tengah ditemani Pimpinan Golkar Jateng setelah bertemu dengan FPG DPR RI, Selasa (30/9/2025), kemudian melakukan pertemuan dengan Baleg dan pakar transportasi online dari Universitas Diponegoro untuk memberikan beberapa masukan untuk menyempurnakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online yang sedang digodok DPR RI.
Wakil Ketua DPRD Jateng dari Fraksi Partai Golkar, Mohammad Saleh, mengungkapkan FPG DPRD Jateng telah menyerap aspirasi para driver Ojol dalam FPG Corner. Dalam pertemuan bertajuk “Menyalurkan Aspirasi, Mengawal Regulasi, dari Jawa Tengah untuk Undang-Undang Transportasi Online Indonesia” yang digelar di Semarang, Selasa pekan lalu (23/9/2025), aspirasi yang dihimpun kemudian disepakati dibawa ke Jakarta untuk diperjuangkan bersama.
“Kami juga mengajak Dr Okto Ristianto Manulang, pengamat transportasi online dari Fakultas Teknik Undip yang sudah lama mengkaji masalah ojek online, serta teman-teman dari asosiasi driver untuk memaparkan langsung permasalahan mereka,” tutur M Saleh.
Dalam pertemuan di Ruang Badan Legislasi DPR RI, perwakilan asosiasi driver ojek online menyampaikan aspirasi dan persoalan yang dihadapi selama ini. Perwakilan driver online mengeluhkan penderitaan yang dialami selama ini akibat kekosongan peraturan yang khusus mengatur transportasi online.
Untuk itu, mereka berharap para wakil rakyat dari FPG yang ada di DPR RI memperjuangkan lahirnya UU Transportasi Online agar pekerja atau mitra transportasi online memiliki kepastian dalam bekerja dana berusaha.
Perwakilan Asosiasi Driver Online (ADO), Daniel menegaskan pentingnya kehadiran payung hukum dalam transportasi online. Ia dan kawan-kawannya mengaku kerap dirugikan oleh aturan sepihak perusahaan aplikasi.
“Kalau kami dianggap mitra, seharusnya kemitraan itu dibangun atas kesepakatan bersama, bukan kontrak sepihak. Tanpa kami, bisnis aplikator tidak akan jalan,” tegasnya
Sementara itu Pimpinan Baleg DPR RI yang juga anggota FPG DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, yang menerima rombongan driver Ojol, FPG DPRD Jateng dan FPG DPR RI, serta beberapa akademisi, mengucapkan terima kasih atas aspirasi yang disampaikan.
“RUU Transportasi online telah menjadi prioritas pembahasan dalam Prolegnas, Program Legislasi nasional. Kita hanya menunggu kesiapan pemerintah untuk memulainya,” ujar Ahmad Doli Kurnia.
Pengamat Transportasi Online dari Universitas Diponegoro (Undip), Dr Okto Ristianto Manulang, menyoroti perlunya regulasi yang adaptif. Ia menilai aturan tarif transportasi online yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan masih bersifat statis, sementara dinamika di lapangan sangat fluktuatif.
“Ketika pemerintah menetapkan tarif batas atas dan bawah, pendekatannya hanya biaya operasional kendaraan. Padahal algoritma aplikasi transportasi online berjalan sangat dinamis setiap menitnya. Inilah yang harus dievaluasi,” kata Okto.
Menurutnya, fleksibilitas jam kerja driver ojol tidak selalu sejalan dengan keadilan dalam pendapatan mereka. Oleh karena itu, ia mendorong agar RUU Transportasi Online menghadirkan tarif yang berkeadilan, mempertimbangkan kebutuhan driver, aplikator, dan kepentingan pemerintah.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Jateng, Ferry Wawan Cahyono, menambahkan bahwa isu terkait transsportasi online harus benar-benar dikawal.
“Saya sendiri pengguna ojek online. Maka sudah selayaknya kami memperjuangkan aspirasi para driver karena mereka bagian dari keluarga kita,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menyambut baik aspirasi yang dibawa dari daerah. Ia menyebut Fraksi Golkar tengah menginisiasi RUU Perlindungan Pekerja Ekonomi Gigs yang juga menyasar driver transportasi online.
“Pertemuan seperti ini sangat kami idamkan, ada aspirasi dari daerah yang dikawal sampai pusat. Ini akan kita tindak lanjuti baik melalui pengawasan maupun legislasi,” jelas Sarmuji.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan DPR RI dalam memperjuangkan kepentingan pekerja sektor transportasi online. Harapannya, RUU Transportasi Online yang tengah digodok dapat memberi perlindungan dan keadilan bagi para driver, aplikator, sekaligus mendukung kepentingan publik. “Benang merahnya jelas, dari daerah ke pusat, terutama lewat Fraksi Golkar,” pungkasnya.***
