WARTA NASIONAL – Bupati Pemalang Anom Widiyantoro mengikuti Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 di Kabupaten Pemalang yang digelar Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (16/06/2025).
Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah III (Jateng, DIY, Jatim, Kalbar, Kalteng & Kalsel) , Ely Kusumastuti.
Dalam sambutannya, Ely Kusumastuti menjelaskan tujuan penting dari Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah untuk memetakan tingkat integritas lembaga Pemerintah melalui tiga sumber: pegawai di dalam lembaga (internal), publik yang berhubungan dengan lembaga tersebut (eksternal), dan para ahli (eksper).
Pada kesempatan itu, Ely menekankan komitmen KPK dalam menurunkan risiko korupsi. Selanjutnya Ia mengajak para Kepala Daerah beserta jajarannya untuk bekerjasama dengan tim Korsupgah dalam memasukkan kegiatan Korsupgah ke dalam rencana aksi daerah.
Ely menegaskan, perbaikan tersebut akan tercermin dalam hasil SPI, dan mengingatkan untuk berfokus pada upaya perbaikan.
“Hal ini diharapkan akan memperbaiki kondisi pencegahan korupsi di daerah,” katanya.
Usai mengikuti Rakor, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menyampaikan bahwa hasil SPI Kabupaten Pemalang cukup rendah di Jateng.
“Jadi SPI kita masih cukup rendah untuk Kabupaten Pemalang di seluruh Jateng dan insyaallah kita bisa bergerak maju dan tentunya dari KPK ikut memberikan supervisi dan pendampingan,” ungkapnya.
Dalam menghadapi tantangan program pencegahan korupsi, pihaknya akan mengikuti apa yang dibutuhkan oleh KPK, mulai dari sosialisasi, transparansi, mitigasi resiko dan lain – lain.
Bupati Anom berharap kepada masyarakat Kabupaten Pemalang bisa memberikan informasi maupun komunikasi secara terbuka dengan data yang akurat, sehingga pemerintah melaksanakan transparansi dengan baik, semua pemanfaatan anggaran bisa tepat serta pelayanan masyarakat bisa tersampaikan dengan baik, menjadi program-program yang memang bisa dipertangggungjawabkan.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi serta memperbaiki sistem anti korupsi di wilayah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Rakor tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Ka Bappeda, Ka BPKAD, Kepala Bappenda, Ka DPU, Ka BKD, Plt. Ka Disperkim, Ka DPMPTSP, Ka Dinkes, Ka Dindikbud, Admin MCSP dan Admin SPI Kabupaten Pemalang.***
