WARTA NASIONAL – Senator DPD RI Abdul Kholik mendukung program yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan fasilitas pendidikan khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan berprestasi.
Namun, Abdul Kholik berharap agar pembangunan tidak dari nol, namun dapat melibatkan sekolah milik rakyat (sekolah swasta).
Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Kholik ketika menjadi Pembicara dalam Seminar Pendidikan dan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Pendopo Kabupaten Batang pada Kamis (15/5) kemarin.
“Saya mendukung program sekolah rakyat karena punya tujuan yang bagus. Namun implementasinya kami berharap tidak harus membangun sekolah baru, pemerintah bisa mengambil sekolah milik rakyat, dalam artian sekolah swasta yang kemudian bisa dijadikan sekolah rakyat. Difasilitasi gedungnya, gurunya semuanya, sehingga itu jauh lebih mudah dan murah, tidak perlu investasi yang mahal,” kata Kholik.
Abdul Kholik yang menjabat sebagai Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI tersebut juga menginginkan agar kesejahteraan guru-guru swasta terutama di madrasah diakomodir oleh pemerintah. Karena selaras dengan amanat pendidikan pasal 30 terkait kesetaraan.
“Jangan sampai ada diskriminasi terhadap sekolah, guru atau siswa. Negara harus hadir di semua level pendidikan dan di semua jenis pendidikan, baik milik negeri maupun swasta, terutama madrasah” tegas Kholik.
‘Tunjangan kesejahteraan bagi guru swasta, seperti guru-guru yang tergabung di Pergunu Batang juga agar disikapi oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. mekanismenya tentu pemerintah lebih paham. Agar kesenjangan kesejahteraan guru yang sudah diangkat ASN dan belum menjadi tidak terlalu jauh”, lanjutnya.
Saat ini terdapat 191 lokasi usulan Sekolah Rakyat yang berasal dari Pemda, Perti, dan pihak swasta dan 45 lokasi telah siap beroperasi tahun ini. Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025/2026 rencananya akan dimulai Juli 2025 dengan rektutmen peserta didik dan rekritmen tenaga pendidik akan dimulai April 2025.
Sementara itu, Ketua PC Pergunu Batang, Nur Khoyin, mendukung dan menyetujui usulan Senator Abdul Kholik agar sekolah rakyat dan kesejahteraan guru swasta (madrasah) ditingkatkan.
“Kami setuju lebih baik sekolah rakyat itu diformalisasikan dari sekolah swasta yang sudah ada saja. Sehingga tidak membutuhkan banyak biaya, dan biayanya bisa dimaksimalkan untuk kebutuhan lainnya, salah satunya terkait kesejahteraan guru. Dari data internal PC Pergunu Kabupaten Batang, terdapat 1.432 guru yang masuk keanggotaan Pergunu. Dimana 1.103 diantaranya masih membutuhkan peningkatan kesejahteraan” terang Khoyin.
Kegiatan Seminar Pendidikan dan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI selain diikuti oleh ratusan guru Anggota Pergunu, juga dihadiri oleh Asisten III, Kepala Badan Kesbangpol, PCNU, MUI dan Pengurus Pusat serta Wilayah Pergunu.***
